Pimpin Bulog, Buwas Diharapkan Tindak Kartel Pangan
MAKASSAR – Terpilihnya mantan Kepala BNN Budi Waseso (Buwas) menjadi Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) diharapkan tegas menindak praktik-praktik kartel yang dilakukan mafia pangan termasuk menjaga stok pangan nasional agar tidak jebol.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Pertanian, Pembangunan Desa, Perikanan dan Kedaulatan Pangan, Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Adhe Musa Said, melalui siaran pers, Minggu.
Menurutnya, sangat tepat penunjukkan mantan Kabareskrim dan Kepala BNN sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Semoga dengan pengalamannya dan gaya kepemimpinannya, dapat menjalankan amanah negara sebagai penjaga lumbung pangan nasional.
Adhe menyebutkan di media ramai diberitakan istilah ‘kartel pangan’ yang keberadaanya seperti hantu, atau tidak terlihat wujudnya tapi terasa keberadaannya dan itu harus ditindak tegas.
Selain itu, kartel pangan dan jaringannya terus mengintai stabilitas pangan nasional yang berdampak pada penghancuran pembangunan pertanian nasional. Sehingga dinilai sampai kapan pun tugas Perum Bulog tidak akan berhasil jika masalah internal dan eksternal tidak segera diselesaikan.
Tidak hanya itu, tutur Adhe, berbagai permasalahan yang menghambat tugas berat Perum Bulog salama ini baik berasal dari internal maupun eksternal, sehingga harus segera diselesaikan oleh Kabulog yang baru.
“Kami sangat paham permasalahan di Bulog karena Pengurus Pusat GP Ansor bersama Perum Bulog sudah terikat kerjasama, kami jalankan dan temukan masalahnya,” ujar dia.
GP Ansor melihat masalah di internal yang menghambat adalah koordinasi yang terputus antara Kantor Bulog di Pusat dengan Divre dan Sub Divre di daerah, sehingga seringkali kebijakan pimpinan tertinggi tidak bisa menggerakkan mesin organisasi.
Bahkan di dalam internal, baru-baru ini Kementerian Pertanian sudah menyampaikan secara terbuka bahwa dimana-mana banjir panen padi dan stok beras bakal melimpah serta tidak ada yang menolak fakta itu.
Akan tetapi Bulog tidak mampu menyerap hasil panen raya tersebut sehingga lebih memilih impor beras daripada membeli gabah petani binaan Kementerian Pertanian.
“Sebenarnya apa yang terjadi di internal mereka. Ini masalah utama yang harus segera ditangani Pak Buwas,” harap Adhe.
Menurutnya Perum Bulog adalah perusahaan BUMN citarasa kementerian, karena sebagai perusahaan BUMN dituntut untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi negara.
Selanjutnya dituntut Presiden agar Bulog dapat menjaga keamanan stok pangan nasional sekaligus diminta menyelamatkan petani di saat harga panen dan produksi pangan rendah.
“Apalagi saat ini menjelang Bulan Suci serta menghadapi Hari Raya Lebaran, tentu harus disiapkan dan diantisipasi kebijakan apa untuk pengendalian harga bahan pokok,” ungkap dia.
Karena itu dipahami bahwa kebutuhan pangan rakyat harus terpenuhi dan tercukupi dengan baik, kedaulatan pangan sudah seharusnya menjadi prioritas pemerintah guna mewujudkannya. Sebab, kedaulatan petani akan memperkokoh kedaulatan NKRI.
“Kebijakan nasional yang berkaitan dengan petani harus didukung semua pihak demi terwujudnya kedaulatan pangan, dan harus dilaksanakan kementerian terkait, sekali lagi selamat bekerja buat Pak Buwas, semoga sukses, daulat petani, daulat NKRI,” tambah Adhe. (Ant)