Pemkab Lebak Targetkan 57 Kampung KB
LEBAK – Pemerintah Kabupaten Lebak menargetkan sebanyak 57 Kampung Keluarga Berencana (KB) pada 2018 guna meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
“Kami berharap Kampung KB yang awalnya cakupan program akseptor KB, kesehatan, pendidikan, ekonomi rendah menjadi lebih baik sehingga kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat,” kata Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB-P3A) Kabupaten Lebak, Muzakir Hakiki Atim, di Lebak, Minggu.
Selama ini, Kampung KB di Kabupaten Lebak tahun sebelumnya sebanyak 29 kampung cukup tumbuh dan berkembang dalam hal pemberdayaan ekonomi, sosial, pendidikan, akseptor KB dan kesehatan.
Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa untuk menuju kesejahteraan cenderung meningkat.
Saat ini, anak-anak usia sekolah bisa melanjutkan pendidikan di tingkat SD sampai SLTA juga peserta akseptor KB meningkat baik pelayanan implant, kondom, IUD dan MOW.
Selain itu juga masyarakat yang mengunjungi tenaga medis di Puskesmas untuk memeriksaan kesehatan maupun ibu hamil meningkat.
Pemerintah daerah mendorong Kampung KB dijadikan lokomotif agen pembangunan di desa, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
“Kami optimistis 59 Kampung KB tahun ini bisa terealisasikan,” ujarnya menjelaskan.
Menurut dia, selama ini Kampung KB yang tersebar di 28 kecamatan benar-benar mampu menyejahterakan masyarakat.
Keberhasilan itu tidak lepas dari tingginya partisipasi masyarakat untuk mendukung pemberdayaan berbagai bidang pembangunan, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan budaya.
Saat ini, kata dia, pelaku ekonomi masyarakat di Kampung KB berkembang dengan tumbuhnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) memproduksi aneka makanan, kerajinan bambu, anyaman pandan hingga produksi industri logam.
Selain itu juga pasangan usia subur (PUS) di Kampung KB menjadi peserta aktif akseptor KB.
“Kami yakin ke depan Kampung KB di Lebak mampu menyejahterakan masyarakat berdasarkan hasil evaluasi di lapangan,” katanya menerangkan.
Ia mengatakan, pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat tentu bekerja keras melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di Kampung KB.
Seluruh SKPD yang ada dituntut kerja keras untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, seperti SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) menggenjot produksi pangan.
SKPD Dinas Kesehatan (Dinkes), DP2KB-P3A dan Disdikbud mampu menyukseskan kesehatan, akseptor KB dan pendidikan.
Begitu juga pertumbuhan ekonomi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas UKM Koperasi.
Sektor infrastuktur di tangani Dinas Pekerjaan Umum Permukiman Rakyat (PUPR).
“Kami berharap kerja sama SKPD itu guna mensinergikan program kesejahteraan di Kampung KB,” katanya.
Muzakkir menyebutkan, selama ini minat masyarakat menjadi peserta KB cukup tinggi karena mereka mendukung program keluarga sejahtera yang dicanangkan pemerintah daerah.
Pencapaian peserta akseptor KB tersebut dibuktikan tahun 2017 dari jumlah 285.413 pasangan usia subur (PUS) dan di antaranya yang sudah aktif peserta KB 199.299 dan ditargetkan tahun 2018 PUS yang menjadi peserta aktif 43.558 orang.
Pemerintah daerah terus mendorong agar semua pasangan PUS masuk peserta aktif KB.
Karena itu, pihaknya berharap Kampung KB dapat meningkatkan kesadaran pasangan usia produktif menjadi peserta KB.
Selain itu, peningkatan pelayanan KB mulai tingkat desa, kelurahan dan kecamatan. Begitu juga partisipasi masyarakat dengan mendirikan posyandu, posko KB, dan Sub-KB.
Gerakan Program KB juga melibatkan TNI Manunggal KB-Kesehatan, sehingga masyarakat bisa langsung dilayani menjadi akseptor KB.
“Kami bekerja keras untuk memberikan pelayanan program KB agar masyarakat hidup sejahtera dengan keluarga memiliki dua anak itu,” katanya menjelaskan. (Ant)