Pariwisata NTT Tidak Terintegrasi

MAUMERE –– Pegiat Pariwisata NTT Paul Edmundus Tallo mengungkapkan Provinsi NTT sebetulnya memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Sayangnya Pemprov NTT, maupun Pemkab dari dulu hanya berbicara potensinya, saja tetapi tidak memiliki kemauan untuk mengembangkannya secara serius.

“Pariwisata NTT terpaku pada kabupaten-kabupaten dan kota. Belum ada kemauan untuk menjadikannya destinasi pulau,” ungkap Paul, Jumat (13/4/2018).

Dia menyesalkan, setiap kabupaten di Flores masih menghitung sendiri-sendrii berapa wisatawan yang berkunjung ke daerahnya. Pada 1989 pihaknya membuat seminar bagaimana setiap pulau mempromosikan dirinya menjadi sebuah destinasi, misalnya destinasi Flores, Sumba, Timor, Rote Ndao dan Alor.

“Setiap kabupaten harus bersatu agar bersama mempromosikan pariwisata kepulauan. Tidak bisa setiap kabupaten di Flores mempromosikan pariwisatanya sendiri-sendiri, tidak terintegrasi” imbaunya.

Menurut Paul seharusnya setiap kepala daerah duduk bersama, mengumpulkan uang dan membentuk sebuah badan promosi pariwisata, misalkan Flores. Pasti lebih hebat dan lingkupnya lebih luas sebab orang datang ke Flores, maka dia harus mengunjungi dari Lembata sampai Labuan Bajo.

“Kalau pelaku pariwisata harus berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan wisatawannya. Tapi seharusnya pelaku bersatu dengan pemerintah mempromosikan pariwisata dan pemerintah yang harus menyediakan dananya,” harapnya.

Sementara itu, Heribertus Ajo selaku ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Sikka yang baru dilantik Kamis (12/4/2018) malam menyesalkan terbuangnya dana untuk kegiatan pariwisata yang tidak bermanfaat bagi peningkatan sektor pariwisata sendiri.

“Bagaimana wisatawan mau datang ke Flores kalau di mana-mana sampah menumpuk, lingkungannya buruk serta wisatawan tidak aman dan nyaman. Seharusnya pemerintah mengumpulkan pelaku pariwisata untuk duduk bersama membuat sebuah acuan kerja bersama,” tuturnya.

Heri menambahkan, kegiatan pariwisata selama ini sudah berjalan dan digerakan oleh sektor swasta lewat asosiasi profesi dan praktisi. Badan promosi yang baru dibentuk membantu pihak swasta untuk membuat terobosan lain selain program yang sudah dibuat pemerintah.

“Pemerintah membuat kebijakan dan aturan tapi praktisi lebih menjurus ke pekerjaan yang dilakukan. Apa yang layak untuk dipromosikan dengan memperhatikan kelemahan-kelamahan sebelumnya yang harus dibenahi,” ungkapnya.