Ekonom INDEF: Swasembada Pangan Zaman Orba Produk Dalam Negeri

JAKARTA — Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto menilai keberhasilan kepemimpinan Presiden Soeharto pada masa Orba Baru (Orba) adalah pembangunan sektor pertanian.

“Sebetulnya ada cerita, mengapa dulu Pak Harto sangat getol membangun pertanian. Karena traumatik terhadap pembangunan ekonomi di era Soekarno yang tertinggal,” kata Eko kepada Cendana News, Jumat (27/4/2018).

Kala itu, tambah dia, pembangunan di era Soekarno masih fokus pada konsolidasi politik atau pembangunan pada sektor politik. Yang implikasinya inflasi melonjak tinggi.Sehingga waktu itu, orang untuk makan saja susah. Karena itulah, kemudian Pak Harto melalui Orba-nya berusaha membangun sektor pertanian.

“Pak Harto dengan kebijakannya, semua bisa bergejolak tapi pangan tidak boleh. Intinya, kita tidak perlu menunggu bencana besar di sektor pangan, kemudian kita baru membangun itu,” ujarnya.

Kelompocapir menjadi salah satu program pertanian yang menyuguhkan temu bicara antara petani, nelayan, dan peternak dengan menteri atau Presiden Soeharto. Namun, kata Eko, program itu kini sudah tidak ada lagi.

Pada zaman Orba, kata dia, Indonesia sukses swasembada pangan bahkan bisa ekspor beras. Tahun 1985 Pak Harto menerima penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk keberhasilan Indonesia dari pengimpor terbesar menjadi swasembada beras pada 1984.

Kala itu, Indonesia mengalahkan China dan India sebagai calon penerima penghargaan. Petani Indonesia, dapat berinisiatif menyumbangkan gabah mereka untuk membantu kelaparan di Etiopia.

Menurut Eko, swasembada beras hari ini justru malah ditafsirkan hanya sekedar kalau impornya kurang dari 10 persen.

“Sangat dangkal cara menterjemahkan swasembada. Berbeda dengan zaman Orba , memang swasembada harus produksi dalam negeri kalau bisa ekspor,” tukasnya.

Swasembada dalam konteks hari ini tentang pangan seharusnya kata Eko, juga berkaitan dengan masalah kesejahteraan dan kesehatan. Karena tidak mungkin kita swasembada pangan tetapi ternyata 1 dari 3 anak yang lahir itu meninggal dunia.

Sehingga pembangunan pangan itu menurutnya, harus lebih berkualitas dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dulu ada tujuan pembangunan “Millennium Development Goals” (MDG’s). Yakni, upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, kelaparan, menekan angka kematian anak dan sebagainya.

Kemudian diubah menjadi “Sustainable Develompent Goals” (SDG’s), yakni upaya untuk pemerataan ekonomi.

Jadi sebetulnya menurut Eko, upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas-kualitas indikator pembangunan itu sudah ada. Kalau dulu belum ada “happiness index”, hanya hitung-hitungan nilai ekonomi saja.

Tapi sekarang bisa melihat dari happiness index. Bahkan di zaman era digital ini, juga ada digital index dan digital ranking. Semua berkembang ekonominya.

Seperti Thailand, sebut Eko, sebagai negara yang surplus beras juga berubah dalam mengukur indikator kesuksesannya, sehingga lebih maju dari Indonesia.

“Tagline mereka (Thailand) adalah jadi lumbung pangan dunia. Jawa dulu lumbung padi, sekarang berubah jadi lumbung properti,” tukasnya.