BPS Lakukan Survei Disagregasi PMTB Dukung Iklim Investasi

BALIKPAPAN — Guna mendukung pengembangan iklim investasi di suatu daerah, Badan Pusat Statistik berencana melakukan survei disagregasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

Survei dilaksanakan untuk mendapatkan data rinci penambahan dan pengurangan modal sesuai jenis aset tetap, sektor institusi serta lapangan usaha sebagai dasar perumusan sejumlah kebijakan dan analisis investasi secara makro maupun mikro.

Kepala Badan Pusat Statistik Balikpapan, Nur Wahid, menjelaskan kegiatan survei disagregasi PMTB 2018 ini untuk meningkatkan koordinasi dalam perumasan kebijakan dari hasil yang nantinya akan diperoleh.

“Hasil dari survei penyusunan disagregasi PMTB 2018 ini juga dapat digunakan sebagai sumber data dalam penyusunan stok kapital yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 nanti,” ungkapnya, Selasa (24/4/2018).

Rencananya, survei PMTB dilaksanakan selama dua bulan yang dimulai dengan sosialisasi pada bulan April, kemudian dilanjutkan dengan survei oleh tim yang sudah ditunjuk oleh BPS.

Menurut pria yang akrab disapa Nur, jenis barang investasi yang akan disurvei berupa gedung, akses jalan maupun infrastruktur lainnya, kendaraan, mesin, peralatan, ternak atau tanaman yang menghasilkan secara terus-menerus dan hak kekayaan intelektual.

“Sedangkan institusi pelaksanaan meliputi pemerintah, swasta, organisasi nonprofit, termasuk rumah tangga. Untuk pemerintahan, kami akan turun langsung, karena dalam program kali ini tidak banyak yang dilibatkan,” papar Nur Wahid.

Ia menambahkan, pengembangan dunia usaha dan pariwisata menjadi salah satu prioritas nasional tahun ini. Hal yang menjadi prioritas dari pengembangan sektor tersebut berupa perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“Agar dalam survei berjalan baik, dibutuhkan data investasi fisik atau PMTB yang telah didisagregasi menurut institusi dan lapangan usaha,” tukasnya.

Karena itu, pihaknya mengharapkan kerja sama seluruh pihak, baik dari pemerintah maupun stakeholder lainnya. Karena dibutuhkan data yang rinci untuk menghasilkan survei PMTB tersebut.

“Kami berharap ada keterbukaan informasi, terutama dari pihak swasta,” imbuh Nur Wahid.