Walkot Kupang Dukung Pembangunan BP2IP
KUPANG – Ketua Komisi V DPR-RI, Fary Djemi Francis, mengharapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memiliki sendiri Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP), agar tak perlu lagi bekerja sama dengan provinsi lain.
“Sebenarnya, beberapa tahun lalu seharusnya sudah dibangun di Kota Kupang ini, namun karena pemerintah kotanya belum siap, maka dibatalkan pembangunannya,” katanya, di Kupang, Jumat (23/3/2018).
Ia mengatakan, bahwa saat rencana pembangunan BP2IP di Kupang, dirinya yang mengesahkan sejumlah anggaran yang harus dikucurkan untuk pembangunan BP2IP tersebut.
Bahkan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan mengeluarkan anggaran sebesar Rp600 miliar terkait rencana pembangunan itu.
“Waktu zamannya Pak Wali Kota (sebelumnya) Jonas Salean, kita sudah bertemu dan Kementerian Perhubungan pun sudah bertemu, namun pemerintahan kota menyatakan belum siap, karena kesulitan mencari lahan,” katanya.
Ia juga mengatakan, pembangunan gedung BP2IP tersebut bertujuan untuk memberdayakan nelayan-nelayan di provinsi berbasis kepulauan itu, agar lebih tahu dan lebih paham soal masalah laut.
Pegiat sepak bola ini juga menyampaikan terima kasihnya, karena berkat Kementerian Perhubungan, 650 nelayan di kota Kupang bisa menjalani diklat terkait pelayaran yang dilakukan selama sepekan tanpa dipungut biaya sepersen pun.
Fary menambahkan, dirinya sudah berbicara dengan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Koreh, agar menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung BP2IP tersebut di Kota Kupang.
“Saya sudah berbicara dengan Pak Jefri dan beliau menyanggupi hal tersebut,” ujar Fary, yang akan dilantik menjadi Ketua F-Gerindra MPR pada Senin (26/3) mendatang.
Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Koreh, diketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa pemerintah kota Kupang pada dasarnya sangat mendukung hal itu. “Kita akan siapkan lahannya. Namun, terlebih dahulu akan kami kaji dulu apakah lahannya cocok atau tidak,” ujarnya.
Ia mengatakan, kalau mencari lahan di pinggiran pantai, rasanya sudah tak ada lagi. “Namun jika di pinggiran kota Kupang ada beberapa lahan miliki pemerintah kota yang bisa digunakan untuk pembangunan BP2IP tersebut,” katanya. (Ant)