Sektor Pertanian Diharap Lebih Diperhatikan Pusat dalam Kebijakan Pembangunan

MATARAM — Infrastruktur yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti sektor pertanian diharapkan lebih menjadi prioritas pemerintah pusat dalam kebijakan pembangunan nasional.

Masukan tersebut disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zainul Majdi di acara diskusi nasional capaian tiga tahun pemerintahan Jokowi – JK yang diselenggarakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di kampus Universitas Mataram, Jum’at (9/3/2018).

Provinsi NTB misalkan, selain merupakan daerah kawasan wisata, juga merupakan daerah dengan mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Sehingga benar – benar membutuhkan dukungan dari sisi pembangunan fasilita pendukung untuk meningkatkan produktifitas seperti pembangunan embung, bendungan dan saluran irigasi pertanian, produktivitas ekonomi masyarakat.

“Meski demikian kebijakan tersebut sebenarnya telah dijalankan pemerintah pusat, tapi perlu lebih ditingkatkan dan difokuskan lagi,” katanya.

Majdi mengatakan, terkait kebijakan pembangunan infrastruktur yang gencar dijalankan Presiden Jokowi, juga dijalankan Pemda NTB, karena dirinya memiliki keyakinan ketersedian pembangunan infrastruktur memadai, seperti jalan bisa menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi.

Ketersediaan infrastruktur memadai akan mendorong iklim investasi sektor pariwisata maupun pertanian, termasuk sektor lain, kawasan yang tadinya tertinggal akan bisa merangkak maju.

“Meski demikian, kebijakan pembangunan infrastruktur juga harus terencana dan tepat sasaran, terutama di setiap daerah dan kawasan di Indonesia, mengingat akan keterbatasan anggaran, mana yang harus menjadi prioritas,” sebutnya.

Dikatakan, lebih penting dari itu, setiap kebijakan pembangunan dampaknya bisa dirasakan masyarakat bawah, mendorong produktivitas ekonomi masyarakat, jangan sampai hanya menguntungkan pengusaha, tapi masyarakat tidak.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, selama ini banyak yang seringkali salah menerjemahkan kebijakan – kebijakan dijalankan Jokowi – JK, terutama soal kebijakan pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan dan banyak menelan anggaran.

Menurutnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik sektor pertanian, kelautan, pariwisata dan perdagangan, harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur memadai.

“Bagaimana mungkin investasi, pembangunan sektor pariwisata dan kemaritiman bisa maju, kalau infrastruktur tidak bagus, jadi kebijakan pembangunan infrastruktur dijalankan pemerintah pusat, jangan liat fisiknya, tapi yang harus dilihat, dampak yang ditimbulkannya,” katanya.

Bagaimana daerah atau kawasan yang tadinya tertinggal dan biaya hidup membeli kebutuhan logistik bagi masyarakat yang tadinya mahal, seperti di Papua, dengan ketersediaan infrastruktur memadai, akan bisa terjangkau dan murah.

Ia menunjukkan beberapa komitmen Pemerintah Pusat terhadap Provinsi NTB sekarang ini misalkan ada tiga kawasan di NTB yang dapat didorong untuk menjadi lebih besar dan lebih baik, yakni Mandalika, Samota (Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora), serta Global Hub Kayangan Lombok.

“Jika tiga itu saja kita kembangkan secara baik, ekonomi NTB akan tumbuh lebih baik,” katanya.

Selain ekonomi, pembangunan di bidang sosial dan lingkungan juga menjadi salah satu perhatian penting yang harus diperhatikan dalam konteks membangun NTB.

Diskusi capaian tiga tahun Jokowi – JK sendiri digelar KSP bekerja sama dengan Universitas Mataram untuk mendapatkan masukan, usulan, kritik, dan tanggapan atas berbagai program dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Sebelumnya, kegiatan serupa telah diselenggarakan di Yogyakarta, Bandung, Padang, dan Makassar.