Kembangkan Tiga Kawasan Strategis, NTB Minta Dukungan Pemerintah Pusat

MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menggencarkan pembangunan, terutama sektor pariwisata dan pertanian. Tiga kawasan strategis yang saat ini dikembangkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah KEK Mandalika Lombok, Kawasan Samota Pulau Sumbawa dan pembangunan global hub, Lombok Utara.

“Karena itulah guna mendukung proses pembangunan di tiga kawasan strategis tersebut, tidak cukup dilakukan Pemda NTB sendiri, tapi juga dukungan dari pemerintah pusat,” kata Gubernur NTB, Zainul Majdi di acara Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Regional 2 Tahun 2018 di Mataram, Selasa (6/3/2018).

Menurutnya ketiga kawasan tersebut tidak bisa diselesaikan sendiri dan masih perlu koordinasi dan regulasi dari pemerintah pusat. Demikian juga dukungan pendanaan dan segala yang diperlukan dalam pembangunan agar kawasan yang sangat potensial tersebut bisa berhasil di masa-masa yang akan datang.

Selain pembangunan tiga kawasan tersebut, beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan di NTB antara lain adalah pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar.

“Termasuk pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman serta peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif,” katanya.

Dikatakan, pembangunan di NTB sudah memenuhi sebagian besar hal-hal tersebut. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi NTB non Tambang tumbuh 7,1 persen, angka pengangguran menurut di angka 3,32 persen dan menjadi salah satu provinsi yang progresif dalam penurunan angka kemiskinan.

Menurutnya, pembangunan di NTB sudah memenuhi apa yang disebut dengan pembangunan inklusif. Ada pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, rasio gini dapat dikendalikan dan tingkat kemiskinan juga dapat diturunkan secara progresif.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pengembangan pembangunan sektor pariwisata dan pertanian memang menjadi perhatian pemerintah pusat.

Mengingat, baik sektor pariwisata maupun pertanian selama ini terbukti mampu memberikan dampak secara langsung, baik bagi peningkatan PAD maupun ekonomi masyarakat.

“Meski demikian dalam upaya pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata dan pertanian tentu tidak cukup hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat, tapi Pemda harus lebih kreatif mendatangkan investasi masuk ke daerah,” katanya.

Dikatakan, Koordinasi teknis perencanaan pembangunan (Kortekrenbang) merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk secara bersama-sama bersinergi melakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Dengan tujuan mencapai target pembangunan nasional melalui penyelerasan program.

Acara Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Regional 2 Tahun 2018 diikuti oleh 34 kementerian/lembaga dan 17 provinsi lingkup Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.