TNI-AD Bantu Layanan Kesehatan Pedalaman Papua Barat

MANOKWARI – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) membantu pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman Provinsi Papua Barat. Bantuan diberikan untuk mencegah kembali terulangnya kasus gizi buruk di daerah tersebut.

Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen Joppye Onesimus Wayangkau di Manokwari mengatakan, TNI-AD memiliki 18 Pos Pengamanan Daerah Rawan  atau Pamrahwan yang tersebar di sejumlah wilayah. “Pos Pamrahwan ini kita tempatkan di daerah-daerah pedalaman, terpencil dan kepulauan. Pos terjauh berada di wilayah Diatrik Yamor Kaimana yang berbatasan dengan Nabire-Papua,” ungkapnya, Jumat (16/2/2018).

Penempatan personil pada pos-pos tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan di daerah-daerah tersulit. Selain bidang kesehatan, prajurit juga disiapkan secara khusus itu juga memberikan pelayanan pada bidang lainnya.

“Namanya juga Pamrahwan, jadi daerah-daerah rawan yang menjadi sasaran. Bidang kesehatan, pendidikan, termasuk bidang pertanian personil kami siap membantu,” tambahnya.

Dalam penugasan tersebut personil disiapkan khusus. Mereka disiapkan untuk menghadapi segala situasi yang dihadapi di tengah masyarakat. Pelayanan menjadi fokus utama pembentukan pos tersebut.

Pembentukan Pos Pamrahwan sudah dilaksanakan sejak daerah tersebut masih menjadi wilayah Teritorial Kodam XVII Cenderawasih. Setelah Kodam Kasuari terbentuk, pos ditambah dan pergantian personil dilakukan secara rutin. “Sekarang sudah ada 18 pos yang tersebar dari wilayah Sorong hingga Kaimana,” tandasnya.

Sejauh ini, lanjut Wayangkau, belum ada laporan terkait kejadian luar biasa (KLB) seperti kasus gizi buruk dan campak seperti yang menimpa warga Kabupaten Asmat Papua. Kehadiran TNI bertujuan untuk meningkatkan aspek ketahanan pada seluruh bidang pelayanan. Ini upaya TNI untuk membantu mengurangi beban pemerintah daerah maupun pusat.

“Memang belum maksimal, namun setidaknya bisa mengurangi beban atau tugas pemerintah. Kami pun terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah manakala ada hal-hal yang harus disikapi segera,” pungkasnya. (Ant)