Cegah Pungli, Inspektorat Nunukan Bentuk Zona Integritas

Ilustrasi Saber Pungli - Dokumentasi CDN

NUNUKAN – Inspektorat Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, bekerjasama dengan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) membentuk zona integritas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Kebijakan tersebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi berupa pungli kepada masyarakat atau pihak lain.

Inspektur Kabupaten Nunukan Adi Karsono di Nunukan, Selasa  mengatakan, banyaknya penyalahgunaan wewenang, praktik KKN dan lemahnya pengawasan mendorong diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No.81/2010 tentang Desain Reformasi Birokrasi.

Untuk OPD, selaku unit kerja pemerintah daerah perlu membangun proyek percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya zona integritas. Dua OPD akan menjadi proyek percontohan yakni, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Kedua OPD ini secara teknis memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai cerminan gambaran pelayanan publik Pemkab Nunukan,” ujar Adi Karsono Selasa (27/2/2018).

Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid menegaskan, pihaknya tidak akan mentolerir tindakan pungli di lingkungan kerjanya. Pungli tetap masuk ranah pidana sehingga tidak patut dianggap enteng. (Ant)

Lihat juga...