Pemerintah dan Oposisi Venezuela Dijadwalkan Kembali Bertemu
KOTA MEXICO – Delegasi pemerintah kiri dan pemimpin oposisi Venezuela akan kembali bertemu. kementerian luar negeri Dominika menyebut, pertemuan dijadwalkan digelar pekan depan untuk melanjutkan perundingan di Republik Dominika.
Pemerintah Venezuela dan oposisi selama bertahun-tahun telah mengupayakan mencapai kesepakatan untuk meredakan kemelut politik dan ekonomi. Karut marut telah terjadi cukup mendalam di negara kaya minyak tersebut.
Para pihak dijadwalkan bertemu dalam putaran perundingan lain di Republik Dominika pada 19 Januari. Namun perutusan pihak oposisi mundur setelah dituduh pemerintah memberikan informasi, yang menyebabkan kematian seorang mantan polisi pembangkang dan enam petempur anti-pemerintah lagi. Namun tuduhan tersebut langsung dibantah.
Perundingan dijadwalkan pada 28 dan 29 Januari, akan dipimpin Presiden Dominika Danilo Medina. Pejabat dari Cile, Nikaragua dan Bolivia juga akan hadir dan berperan serta. Kendati demikian, harapan untuk tercapainya kesepakatan masih tetap dinilai kecil oleh kalangan rakyat Venezuela.
“Keputusan oleh badan legislatif super pro-pemerintah untuk mengadakan pemilihan presiden pada 30 April mengganggu pembicaraan. Itu tidak berakhir, tapi dalam terapi intensif,” kata pemimpin oposisi Luis Florido, Jumat (26/1/2018).
Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro tampak yakin akan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden yang akan digelar pada akhir April mendatang. Kubu Sosialis berkuasa berharap tetap akan mengalahkan oposisi meski terjadi krisis ekonomi dan sanksi luar negeri.
Nicolas Maduro dikecam penentangnya dengan disebut sebagai diktator, yang menghancurkan perekonomian negara anggota OPEC tersebut. Namun demikian, Nicolas Maduro mengatakan, akan mencalonkan diri jika Partai Sosialis berkuasa memintanya. “Saya siap menjadi calon,” katanya.
Mantan pengemudi bus berusia 55 tahun, yang menggantikan Hugo Chavez pada 2013, mendapat keuntungan dari mesin politik tangguh, dewan pemilihan nasional dan dukungan inti dari orang miskin Venezuela, yang bergantung pada pembagian makanan.
Kritikus dari politisi oposisi hingga kekuatan Barat meragukan pihak berwenang akan mengizinkan pemungutan suara secara bebas dan adil. Hal itu, mengingat pembatasan beberapa tokoh oposisi agar tidak mencalonkan diri dan penyalahgunaan sumber daya negara dalam berkampanye.
Beberapa pihak mengkhawatirkan akan terjadinya kecurangan secara terbuka. Dengan mengumumkan pemilihan presiden yang akan diadakan pada akhir April, badan legislatif super pro-pemerintah menyebut penyelenggaraan pemilihan umum di Venezuela merupakan bukti lebih lanjut tentang kelangsungan demokrasi.
Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa mengambil tindakan untuk melawan pemerintah Venezuela mengenai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, melukai citra pemerintah dan membuat bank tidak bekerja sama dengan Karakas. (Ant)