Kementan Pastikan Ada Panen Padi di Setiap Daerah

JEMBER – Kementerian Pertanian memastikan, ada panen di setiap daerah pada Januari 2018 ini. Hal tersebut dipastikan setelah sejumlah pejabat Kementan turun ke daerah termasuk di Kabupaten Jember, Jawa Timur untuk melakukan pemantauan.

“Sejumlah pejabat di Kementan turun ke beberapa daerah yang dianggap sebagai sentra pangan nasional yakni di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan untuk memastikan bahwa ada panen di mana-mana,” kata Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Sumarjo Gatot Irianto saat meninjau lahan padi yang siap panen di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Minggu (7/1/2018).

Sumarjo menyebut,  berkembang isu bahwa stok pangan kosong dan tidak ada panen. Faktanya panen selalu ada di beberapa daerah di Indonesia seperti di Kabupaten Jember. “Panen ada di mana-mana, sehingga isu yang mengabarkan tidak ada panen, itu tidak benar. Di setiap daerah selalu ada yang panen dan siap menanam padi, sehingga diharapkan nantinya tidak ada kebijakan impor beras yang dapat merugikan petani,” tuturnya.

Ia mengimbau petani untuk menjual gabah dan berasnya kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan menyesuaikan harga di pasaran. Berdasarkan pantauan di lapangan tidak semua Bulog di daerah aktif untuk membeli beras atau gabah di atas HPP.

Gatot juga meminta Bulog harus hadir untuk membeli hasil panen petani baik dengan skema harga medium atau komersial. Proses pembelian dengan menerapkan harga yang sesuai dan tidak boleh merugikan petani. “Saya minta Bulog harus membeli hasil panen petani, sehingga jangan sampai hasil panen itu dibeli oleh tengkulak yang merugikan petani,” katanya.

Saat dikonfirmasi tingginya harga beras di sejumlah daerah, Sumarjo menyebut, ada pihak-pihak yang sengaja menggoreng isu tersebut pada di akhir 2017. Hal tersebut memiliki tujuan di Januari 2018 pemerintah diharapkan melakukan impor beras.

Berdasarkan pada pengalaman sebelumnya, beras impor datang pada saat musim panen raya. Dampaknya harga beras petani anjlok dan merugikan petani yang dapat mengancam swasembada pangan. “Untuk itu harus diusahakan semaksimal mungkin stok pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan impor beras di Indonesia,” pungkasnya. (Ant)