Pemerintah Perlu Segera Cari Solusi Kelistrikan Nasional

DEPOK – Pemerintah dan DPR perlu mencari solusi taktis dan strategis terhadap masalah kelistrikan nasional, demikian simpulan sebuah diskusi bertajuk ‘Reformasi Kelistrikan Nasional’.

Direktur Center for Strategic Development Studies (CSDS), Dr. Mulyanto, menjelaskan, upaya mencari solusi itu dibahas dalam diskusi di Gedung MITI Center, Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat, Kamis (14/12/2017).

Solusi dimaksud, katanya, terutama setelah terungkapnya surat Menteri Keuangan kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN yang menjelaskan kondisi keuangan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

PLN terancam gagal membayar kewajiban utang korporasi karena pendapatan terus menurun, sementara belanja modal meningkat.

Pembicara dalam diskusi itu, yakni Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya, Prof. Mukhtasor, menyatakan dalam jangka pendek perlu ditinjau ulang realisasi megaproyek pembangkit 35.000 megawatt, disesuaikan dengan tingkat konsumsi dan kemampuan penjualan PLN.

Saat ini, dari 35.800 MW yang direncanakan baru sekitar 3 persen pembangkit yang telah beroperasi.

Kelebihan pasokan akan terus meningkat pada masa akan datang setelah pembangkit-pembangkit listrik lainnya selesai dibangun. Kondisi ini dapat meningkatkan beban keuangan PLN yang luar biasa tinggi, sedang pendapatannya cenderung stagnan.

Di samping perbaikan tata kelola PLN sebagai BUMN agar bekerja lebih efisien dan produktif, mesti dilakukan perubahan kebijakan alokasi APBN yang selama ini untuk menutup defisit.

“Subsidi listrik menyangkut aspek hilir, sementara aspek hulu yang lebih strategis, yakni memperkuat keuangan PLN agar mampu menyediakan dan memasarkan listrik lebih baik dan harga terjangkau,” kata Mukhtasor, mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN).