MAKASSAR – Warga Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, mengharapkan program Kampung Keluarga Berencana (KB) dapat berjalan berkelanjutan. Hal tersebut dibutuhkan agar proses edukasi perencanaan dalam keluarga bisa terwujud dengan proses pendampingan yang juga berkelanjutan.
Warga Baebunta Umarruddin menyebut, proses edukasi dalam Kampung KB sangat membantu masyarakat. “Kami semua berharap bahwa program kampung KB ini bisa berkelanjutan dan memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat Desa Salulemo,” ungkap Umar pada pertemuan dengan BKKBN Pusat dan daerah serta anggota Komisi IX drg Hj Andi Fauziah Pujiwatie Hatta di Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Luwu Utara, Jumat (10/11/2017).
Tokoh masyarakat Salulemo Yakobus menyebut, program Kampung KB jangan hanya berhenti pada pencanangan dan integritas saja. Alasannya, pencanangan program tersebut sudah berlangsung satu tahun. Tetapi belum ada tindak lanjut yang dilaksanakan pasca pencanangan akibat program Kampung KB ini dinilai tidak memiliki perencanaan.
Sementara itu, Kepala Desa Salulemo, Bahlim mengatakan, pasca pencanangan program Kampung KB, diharapkan penyuluhan KB bisa berlangsung lebih intensif lagi dan dapat bersinergi dengan program pemerintah daerah.
Perwakilan BKKBN Pusat Wahida Paheng mengatakan, program Kampung KB harus berintegrasi dengan perangkat pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan Kampung KB memiliki dana yang berada di Dinas KB Kabupaten.
“Bahkan di desa ada dana desa bisa digunakan sebagai dana penyuluhan oleh aparat desa. Jadi kita berharap, jika dana dari pusat sudah disiapkan maka kita yang ada didaerah harus memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan diketahui, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan pemerintah untuk program KB mencapai Rp4,2 miliar. Dana tersebut dikelola dalam bentuk program dan dilaksanakan di Kampung KB dan Desa Salulemo terpilih sebagai satu penerima program Kampung KB.
“Untuk mendukung program ini, kami memiliki pencatatan anak lahir setiap tahunnya. Kader-kader KB harusnya memberikan penyuluhan untuk masyarakat agar mengatur jarak kelahiran,” katanya. (Ant)