Transportasi Laut di NTT Perlu Diperkuat

KUPANG – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nusa Tenggara Timur, Fredy Ongko Saputra, memberi apresiasi yang tinggi terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang telah membangun sektor perhubungan dan transportasi laut di Indonesia dalam tiga tahun masa kepemimpinan mereka.

“Namun, sebagai pengusaha, kami juga berharap agar pembangunan sektor perhubungan dan transportasi laut di NTT juga perlu diperkuat, karena berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia,” katanya, di Kupang, Sabtu (4/11/2017).

Ia mengatakan, upaya pemerintah memperkuat sektor transportasi laut telah nampak melalui pembangunan 11 proyek strategis nasional pada pertengahan tahun ini, yang meliputi Pelabuhan Palu, Terminal Kijang dan Pelabuhan Tenau Kupang.

Fredy mengatakan, pentingnya memperkuat pembangunan sektor transportasi laut ini untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia sebagai negara maritim. “Karena itu, program Nawacita atau sembilan cita-cita dari Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran, merupakan sebuah terobosan brilian yang perlu didukung oleh semua elemen bangsa di negeri ini,” katanya.

Karena itu, katanya, wilayah timur Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah kepulauan, patut mendapat prioritas pembangunan di sektor perhubungan dan transportasi laut untuk membuka isolasi wilayah.

“Masyarakat kita di wilayah timur Indonesia sebagian besarnya masih terisolasi karena tidak adanya sarana perhubungan laut serta infrastruktur pendukung di sana,” katanya.

Karena itu, kata dia, pembangunan sektor transportasi laut serta infrastruktur pendukungnya menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK dalam sisa masa kepemimpinan mereka.

“Jadi, kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global,” ujarnya.

Hal ini menjadi penting, kata dia, untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik, termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan dan akses pendidikan. (Ant)