Bertemu Suu Kyi, Paus Pesankan Kesatuan Dalam Keragaman

NAYPYITAW – Paus Fransiskus menggelar perundingan dengan pemimpin Myanmar Aung Sang Suu Kyi dan sejumlah tokoh agama setempat pada Selasa (28/11/2017). Dalam kesempatan tersebut Paus menekankan pesan kesatuan dalam keragaman.

Pesan tersebut tanpa menyebut sama sekali nasib ratusan ribu warga suku Rohingya, yang harus melarikan diri ke Bangladesh akibat tindakan militer di negara bagian Rakhine sejak tiga bulan lalu. Pemimpin gereja Kotalik Roma itu juga akan mengunjungi Bangladesh untuk mengunjungi 620.000 warga Rohingya, yang mengungsi guna melarikan diri dari aksi  militer yang disebut Amnesti Internasional sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Persatuan selalu merupakan hasil dari perbedaan. Semua orang punya kepercayaan masing-masing, semua agama punya kekayaan sejarah dan tradisinya. Kekayaan tersebut hanya bisa dibagi dalam perdamaian, dan perdamaian dibangun dari perbedaan,” kata Fransiskus kepada para pemimpin agama Buddha, Islam, Hindu, Yahudi, dan Kristen di kota Yangon, demikian keterangan sejumlah pejabat Vatikan, Selasa (28/11/2017).

Penduduk Myanmar yang beragama Katolik Roma hanya sekitar 700.000 dari total jumlah penduduk yang mencapi 51 juta. Ribuan di antara mereka datang dari tempat yang jauh dan lebih dari 150.000 orang sudah terdaftar untuk hadir langsung dalam pidato yang akan disampaikan Fransiskus di Yangon pada Rabu (29/11/2017).

Paus kemudian terbang ke Naypyitaw, di mana dia bertemu dengan Presiden Htin Kyaw. Ia kemudian berdiskusi dengan Suu Kyi, penerima hadiah Nobel Perdamaian yang kini harus menerima badai kritik dari komunitas internasional karena meragukan berbagai laporan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya.

Baik Fransiskus dan Suu Kyi direncanakan akan menyampaikan pidato setelah pertemuan. Kunjungan Paus ke Myanmar sempat ditentang oleh beberapa tokoh Katolik. Mereka bahkan meminta sang paus untuk sama sekali tidak menyebut kata Rohingya karena bisa membahayakan hubungan diplomatik dengan Vatikan sekaligus memicu diskriminasi terhadap warga Katolik di negara tersebut.

Eksodus Rohingya ke Bangladesh telah dimulai sejak 25 Agustus saat militer Myanmar memulai operasi perburuan terhadap kelompok ekstrim yang menyerang sejumlah pos polisi. Pada pekan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson menyebut operasi militer itu sebagai pembersihan etnis dan mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar.

Maynamar membantah tudingan itu berdasarkan investigasi internal yang tidak menemukan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Rohingya di Myanmar memang tidak diakui secara resmi. Banyak warga lain yang menyebut mereka sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh. Di Bangladesh, Paus akan bertemu dengan sekelompok pengungsi Rohingya di Dhaka. (Ant)