Tiga Tahun Jokowi, Mahasiswa Solo Tuntut Reformasi Agraria
SOLO – Aksi refleksi 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo–Jusuf Kalla (JK) yang dilakukan puluhan mahasiswa dari BEM Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) berlangsung ricuh. Massa yang membakar ban di Bundaran Gladak, Slamet Riyadi, Solo, mendapat perlawanan dari aparat kepolisian. Saling dorong antara mahasiswa dan petugas kepolisian yang akan menghalau tak terhindarkan.
Aksi peringatan kepemimpinan Jokowi-JK yang genap 3 tahun pada 20 Oktober 2017 nanti, awalnya berlangsung lancar. Mahasiswa yang mengkritisi berbagai kebijakan dan menagih janji agar direalisasikan itu dilakukan dengan berbagai orasi. Selain menggelar spanduk, massa juga membawa berbagai poster bergambar Presiden Jokowi.
Dalam aksi yang turut dijaga aparat kepolisian ini, mahasiswa menuntut reformasi agraria yang dituangkan Presiden Jokowi dalam Nawacita ke 5. Menurut perwakilan mahasiwa, di bidang pertanian maupun pangan, kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi dinilai masih gagal dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Kasus impor garam maupun konflik agraria yang terjadi di sejumlah daerah menjadi salah satu indikator kebijakan yang dilakukan pemerintah masih jauh dari yang diharapkan. “Reforma agraria Indonesia bagian dari nawa cita Presiden Jokowi belum terlihat jelas. Kita tuntut reformasi agraria ini direalisasikan. Kita tagih janjinya,” ucap Choirul Imam dalam aksi mahasiswa yang digelar di Bundaran Gladak, Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2017).
Aksi puluhan mahasiswa dari BEM Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) sangat menyayangkan banyaknya konflik agraria yang terjadi selama 3 tahun di era pemerintahan Jokowi-JK. Seperti konflik petani di Kendeng, Rembang, konflik petani di Gunung Slamet, Purwokerto, serta di beberapa daerah seperti di Jawa Barat dan lainnya.
Reformasi agraria yang seharusnya menjadi upaya pemerintah untuk menata dan meningkatkan hasil pertanian, justru tidak berjalan dengan baik. Bahkan, kebijakan pangan di Indonesia juga tak memihak rakyat kecil, terutama petani. “Reformasi agraria justru konflik yang terjadi. Konflik agraria bukannya turun malah semakin naik. Apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah untuk reformasi agraria,” tanya mahasiswa.
Kebijakan terhadap pangan di Indonesia hingga 3 tahun kepemimpinan Jokowi-JK juga masih jauh dari kata cukup. Bahkan, Indonesia sebagai negara terbesar penghasil garam, pemerintah justru impor dari negara lain. Persoalan garam yang harusnya diselesaikan dalam bangsa sendiri, justru mencari jalan keluar dengan jalan pintas.
Selain itu, kebijakan yang dilakukan pemerintah juga masih banyak yang harus dibenahi. Seperti halnya pelanggaran HAM yang sampai saat ini masih terus terjadi, represivitas yang tiada henti, hutang luar negeri yang kian membengkak. “Maka sejatinya kita sebagai mahasiswa memiliki kewajiban untuk terus mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja,” katanya.
Mahasiswa menuntut adanya pembenahan yang harus dilakukan oleh Jokowi-JK, karena dalam kebijakan-kebijakannya masih banyak yang tidak pro terhadap rakyat kecil. Mulai dari kebijakan agraria yang masih menuai banyak konflik, listrik yang kian meningkat mahal, infrastruktur yang diperuntukkan kepada asing.
“Sehingga kemudian rakyatlah yang menjadi korban atas kebijakan-kebijakan tersebut. Ini merupakan hal yang bertentangan dengan cita-citra bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh para founding father kita, yaitu sejatinya tujuan didirikannya negeri ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat,” tandasnya.
Sebelum berakhir, mahasiswa sempat membuat lingkaran dan membakar ban di dalamnya. Aksi bakar ban inilah yang membuat aparat kepolisian bertindak untuk memadamkan api. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara petugas dengan mahasiswa. Petugas yang mencoba masuk ke dalam lingkaran dan memamdamkan api mendapat perlawanan dari mahasiswa. Petugas dapat mengambil ban yang dibakar dan aksi diakhiri dengan doa bersama.
