Ribuan Warga Sanur Unjukrasa di RS Bali Mandara

DENPASAR- Ribuan warga Sanur menggelar aksi demonstrasi depan RS Bali Mandara (RSBM) di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Sanur Bali, Sabtu (28/10/2017).

Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Bali untuk memenuhi janjinya yang mengatakan melalui tim sosialisasi yang akan mempekerjakan setidaknya 10 persen dari semua formasi lowongan yang ada di rumah sakit tersebut. Namun, pada kenyataannya, dari ratusan warga Sanur yang melamar hanya 3 orang saja diterima.

“Kami lakukan aksi demo ini, karena tidak adanya sebuah kepastian dari Pemprov  Bali”, ucap Ketua Yayasan Pembangunan Sanur, Ida Bagus Gede Sidharta.

Menurut Sidharta, pihaknya sudah 10 kali bertemu dengan Pemprov Bali untuk membahas masalah ini. Terakhir, pertemuan dengan Gubernur Bali di Kantor Gubernur, Jumat (27/10). Pada pertemuan terakhir tersebut, Gubernur mengatakan akan memprioritaskan masyarakat Sanur untuk 19 formasi di 2017 dan 40 orang di formasi satpam/ security di 2018. Namun, dalam pertemuan tersebut pula belum juga ada kesepakatan, artinya tidak adanya sebuah hitam di atas putih, bahwa Pemprov Bali serius dengan tuntutan masyarakat Sanur itu.

“Kita akan tuntut terus sampai ada kepastian, bahwa akan mempekerjakan masyarakat kami di rumah sakit ini, ya minimal 10 persen dari semua posisi lowongan yang ada. Itu adalah janji dari mereka yang disampaikan melalui tim sosialisasi kepada kami masyarakat Sanur”, ujar Sidartha.

Sidharta menambahkan, dari 280 pelamar, mereka berasal dari berbagai disiplin bidang pekerjaan. Seperti dokter umum, spesialis, perawat, tukang kebun, serta security atau satpam, yang mereka ajukan sebagai pelamar kerja di RS milik pemerintah tersebut. Namun, hanya 3 orang saja yang diterima saat proses perekrutan. Padahal, jumlah karyawan yang dibutuhkan adalah 500an lebih  dari formasi lowongan yang ada.

Sementara itu, Bendesa Adat Intaran, Sanur, Anak Agung Kompiang Raka menilai  adanya sebuah miss-komunikasi antara tim sosialisasi dengan Gubernur Bali. Menurutnya, tim sosialisasi semestinya melapor kepada Gubernur pasca berjanji akan merekrut masyarakat Sanur untuk mengisi 10 persen lowongan. Namun nyatanya, gubernur pun tidak tahu menahu soal janji itu.

“Tim sosialisasi menyatakan dalam MoU sudah ada memprioritaskan, tapi Bapak Gubernur bilang kami tidak tahu. Kalau tim Sosialisasi tidak melapor ke gubernur, artinya itu pelecehan terhadap jabatan gubernur,” ujarnya.

Karena itu, dirinya meminta secara khusus kepada Gubernur agar memecat tim sosialisasi tersebut. Karena sudah memberikan harapan palsu terhadap Masyarakat Sanur. Akibat peristiwa tersebut pihak Pemprov Bali terpaksa menunda Grand Opening Rumah Sakit yang sedianya akan dilangsungkan pada hari ini.