Reklamasi untuk Hindari Penurunan Tanah

JAKARTA – Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Fayakhun Andriadi, mengatakan publik disandera antara dua pilihan terkait persoalan reklamasi Teluk Jakarta, antara dilanjutkan atau tidak.

Sebab, kata dia, beberapa kalangan menginginkan reklamasi itu diteruskan, sementara pihak lain menolak akan dilanjutkan. Namun, Fayakhun berpandangan, bahwa reklamasi di dunia secara fungsi merupakan ‘engineering‘ manusia yang bertujuan positif.

“Jadi, dalam konteks itu, reklamasi dibutuhkan untuk menghindari penurunan tanah 7,5 cm per tahun, karena diprediksi 2040 Jakarta akan tenggelam,” tutur Fayakhun di Gedung Golkar DKI, Jakarta Pusat, Minggu (29/10/2017).

Anggota Komisi I DPR RI ini menjelaskan, pada 1995 di era Presiden Soeharto, ada usulan reklamasi seluas 2.700 hektar dari Gubernur DKI Jakarta, Wiyogo Atmodarminto, untuk digunakan industri Kawasan Marunda Jakarta Utara, guna menambah luas daratan ibu kota.

Rencana itupun disahkan Soeharto lewat Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995, tentang reklamasi Pantai  Utara Jakarta dan Perda nomor 8 tahun 1995.

“Jadi, menurut saya, reklamasi teluk Jakarta secara teknis menolong penurunan tanah, agar drainase lancar,” tuturnya.

Untuk itu, dirinya meminta kepada pihak yang menolak reklamasi teluk Jakarta itu untuk melihat pangkal masalah dengan ‘Zoom Out 2040‘ Jakarta akan tenggelam jika tidak ada langkah konkret, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, selaku pihak yang bersikukuh menolak reklamasi, sesuai janji semasa kampanye.

Gubernur DKI Jakarta dan wakil, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, beber dia, kenapa persoalan belum mengerti tapi kok sudah mengambil keputusan.

“Kalau semua transparan, pasti masyarakat suka, posisi Golkar di DPRD DKI tetap mendekatkan persepsi masyarakat dan kebutuhan kami membela rakyat,” pungkas Fayakhun.