Terkait Rohingya, ASEAN Perlu Wacanakan Embargo Ekonomi Terhadap Myanmar

Hal itu berakibat banyaknya etnis Rohingya yang kehilangan nyawa dan banyaknya etnis Rohingya yang keluar dari Myanmar.

“Embargo ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara ASEAN diharapkan didukung oleh pemerintahan dunia dan mereka pun pada akhirnya melakukan hal yang sama,” ujar Hikmahanto.

Embargo ekonomi akan berakhir saat pemerintah Myanmar mengubah kebijakannya dari tidak mengakui menjadi mengakui etnis Rohingya sebagai warganya.

Memang, ujar dia, ide embargo ekonomi akan berbenturan dengan larangan untuk melakukan intervensi urusan dalam negeri negara ASEAN sebagaimana diatur dalam Piagam ASEAN, bahkan bertentangan dengan cara pembuatan keputusan yang didasarkan pada konsensus.

Namun embargo ekonomi perlu dilakukan karena ASEAN tidak boleh membiarkan terjadinya kejahatan internasional yang dilakukan oleh suatu pemerintahan di lingkungan ASEAN.

Tindakan mengecam dan meminta untuk menghentikan kekerasan dipandang lagi tidaklah memadai. Bahkan memberi bantuan kemanusian hanya merupakan tindakan untuk “memadamkan kebakaran”.

“Tindakan tersebut tidak akan menyelesaikan secara tuntas apa yang dihadapi oleh etnis Rohingya,” kata dia.

Terparah Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Mahmud Syaltout menilai bahwa peristiwa Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan terparah di kawasan Asia Tenggara saat ini.

Kekerasan itu diduga dilakukan oleh tangan negara, baik aparat militer, keamanan, kepolisian, maupun pemerintahan Myanmar.

Setidaknya, didasarkan pada laporan penginderaan satelit oleh UNOSAT maupun HRW, terdapatnya pola-pola (patterns) serangan terhadap desa-desa etnis Rohingya yang memang telah ditargetkan.