PDIP Ancam Pecat Kadernya Jika Terlibat Korupsi

JAKARTA — Belakangan ini beredar isu adanya oknum kader Partai Politik (Parpol) yang meminta sejumlah uang atau mahar kepada para calon kepala daerah yang hendak mengikuti Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) yang diusung beberapa partai politik.

Menanggapi adanya isu permintaan mahar politik tersebut, Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengingatkan, khususnya kepada seluruh kader PDIP, agar mereka jangan sekali-sekali mencoba meminta sesuatu imbalan atau mahar politik.

Hasto Kristiyanto bahkan berani menjamin, PDIP selama ini tidak pernah meminta sesuatu kepada calon pasangan kepala daerah yang akan mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah yang diusung oleh PDIP sendiri maupun yang diusung bersama-sama partai politik lainnya.

Menurut Hasto Kristiyanto, PDIP jauh-jauh hari sudah berkomitmen dan sudah mensosialisasikan kepada seluruh kader partai PDIP, bahwa bila mereka melakukan tindakan korupsi, berupa suap atau meminta mahar politik, maka yang bersangkutan dipastikan saat itu juga langsung dipecat dan diberhentikan dari keanggotaan PDIP.

Hasto Kristiyanto yang ditemui di Kantor DPP PDIP, Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2017), juga mengatakan, DPP PDIP  juga tidak akan pernah memberikan semacam pendampingan atau bantuan hukum kepada oknum kader PDIP, bila dirinya terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana Korupsi (Tipkor).

Hasto memberikan contoh, DPP PDIP beberapa waktu yang lalu langsung memutuskan memecat dan memberhentikan Walikota Batu, Eddy Rumpoko, dari keanggotaan partai tak lama setelah Eddy Rumpoko secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).