GBN Beberkan Alasan Tolak Pelaksanaan Seminar 65

JAKARTA — Ketua Gerakan Bela Negara (GBN), Mayjen (purn) TNI Budi Bujana mengatakan, ada beberapa pertimbangan kenapa pihaknya bersama Majelis Ormas Islam (MOI) dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) menolak pelaksanaan seminar 65 yang akan digelar di Gedung LBH, Jalan Diponegoro, Jakarta, pada Sabtu-Minggu tanggal 16-17 September 2017.

“Kenapa kami menolak, pertama karena mereka menyatakan sebagai korban Orde Baru. Pernyataan itu akan dibahas dalam seminar 65. Jadi yang korbannya siapa kalau begitu, berarti pemerintah, tentara, dan rakyat dianggap pelakunya? Benarkah itu?,” tukas Budi di gedung DDII, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Kedua, jelas Budi, dalam seminar itu akan dibahas agar TAP MPRS No.25 tahun 1966 dan UU No.27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berhubungan dengan kejahatan keamanan negara, dicabut.

Menurutnya, sangatlah jelas siapa yang meminta mencabutnya, dan sudah jelas kalau di negara ini ada PKI. Kalau kemudian kehendak mereka itu dikabulkan oleh pemerintah, berarti PKI hidup lagi di Indonesia.

Lalu ketiga, kata pria berbadan gempal ini, mereka meminta rehabilitas. “Rehabilitas berarti tuntutan PKI jadi benar. Lalu siapa yang pemberontak kalau PKI benar? Mereka hidup lagi, dan merasa benar. Nah, kurang jelas apa lagi?,” tegas Budi.

Maka itu, kata Budi, pihaknya menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan kalau PKI muncul akan digebuk. Padahal menurutnya, sudah sangat jelas PKI itu ada, buktinya mereka minta TAP MPRS No.25 tahun 1966 dan UU No.27 tahun 1999 dicabut, juga minta rehabilitas.

“Berarti PKI minta hidup, kan sudah jelas orangnya ngaku “Aku Bangga Jadi Anak PKI, Anak PKI Masuk DPR”. Kok tidak digebuk-gebuk?,” kata Budi.

Alasan keempat kenapa menolak seminar itu. Dikatakan Budi, karena PKI minta rekonsiliasi. Menurutnya, yang diminta mereka rekonsiliasi itu apa? Karena hak-hak sipil sudah diberikan semua kepada mereka. Sehingga mereka bisa mengenyam pendidikan, mengeluarkan pendapat, bisa jadi anggota dewan, dan pejabat tinggi.

Kehidupan di masyarakat juga mereka sudah diterima. Karena sebenarnya masyarakat tidak ada masalah, bahkan mereka hidup rukun, dan ada juga yang malah menjadi keluarga dalam ikatan pernikahan.

Jadi menurut Budi, sebenarnya hak sipil mereka sudah terpenuhi semua, jadi apa lagi yang dituntut dari sebuah rekonsoliasi. Karena rekonsiliasi secara alamiah sudah diselesaikan.

Kalau kemudian, kata Budi, komisi kebenaran rehabilitasi, dan rekonsolidasi dihidupkan, malah dikhawatirkan nanti mencari yang benar dan yang salah saling tuduh. “Itu yang kita hindari, nanti saling tuduh lagi timbul luka lama. Tidak selesai-selesai kita,” tegas Budi.

Lalu kelima yakni terkait genosida yang akan dibahas dalam seminar itu. Budi berpendapat, genosida coba bandingkan dengan Burma dan Yogaslavia.

Apa genosida? Budi mengatakan, kita lihat saja korban pembunuhan dari hasil penggalian yang konon katanya dilakukan di setiap suku daerah. Kalau dilakukan di tiap suku, berapa persen berhasil yang sudah digali. “Enggak ada satu persen pun di pulau Jawa juga nggak ada genosida. Dibawah setengah persen pun tidak ada. Kok dituntutnya genosida?,” ungkap Budi.

Semestinya, kata Budi, seperti ethis Rohingya. Mereka tidak diakui sebagai warga negara di Myanmar. Sehingga penduduk yang jumlahnya ratusan ribu itu tidak punya negara, mereka mau kemana?. Mayoritas dari mereka adalah umat Muslim.

Kembali Budi menegaskan, berbagai cara pasti dilakukan dengan topeng demokrasi dan hak asasi hingga akhirnya merenggut napas NKRI. Itulah yang dikhawatirkan, apalagi China penduduknya banyak sekali, lalu mereka yang sukses mencari lahan untuk dikembangkan demi menghidupi rakyatnya.

“Lahan Indonesia, berapa persen yang dikuasai China. Di daerah-daerah, hampir 60 persen tahan dikuasai China. Apakah kita mau kaya Tibet, Jimbawe, atau Jubekistan? Kita harus betul-betul waspada,” kata Budi.

Adapun bentuk penolakan pelaksanaan seminar 65, itu akan diadakan demo pada Sabtu (16/9/2017) dengan titik kumpul di taman prokalamasi, Menteng, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Sekitar 250 ribu orang akan bergabung dalam aksi yang digawangi oleh GBN, MOI, dan PPAD.

Aksi demo akan mengurai hingga Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, tempat dimana seminar itu digelar. Menurut Budi, pihaknya akan menyampaikan berbagai kritik penolakan di depan gedung LBH tersebut dengan tertib menantaati peraturan UU.

“Kami akan tertib menjaga hati. Apalagi demo ini sudah diizinkan aparat. Uniknya justru seminar itu belum ada izin penyelengaraannya, mabes pun tidak mengizinkan. Kalau pihak polisi, akan membubarkan seminar itu jika ada tekanan massa menolak. Kami berharap seminar ini bisa dihentikan,” jelas Budi.

Sebagai informasi, seminar ini akan membahas sub tema latar belakang permasalahan 65, G30SPKI/Gestok (kudeta dan tuduhan PKI, kudeta merangkak Soeharto berujung pada Supersemar). Mencari terobosan penyelesaian KKR (Rehabilitas, Rekonsiliasi, Reparasi, dan lainnya). G30SPKI/Gestok dan TAP MPRS XXVII, Meluruskan Kontroversi 48, dan sesudah 65, juga membahas genosida.

Seminar ini akan dibuka oleh Sidarto Danusubroto, mantan ajudan Presiden Soekarno. Sedangkan para pembicara diantaranya, Refly Harun (Ahli Tata Negara), Sukmawati Soekarnoputri, Suwarsono ( Sejarahwan LIPI), Nursyahbani Katjasungkana, Martin Hutagalung (peneliti 48), dan masih banyak lagi.