DPRD Kabupaten Sikka Minta Pemerintah Tindak Kontraktor Nakal

MAUMERE — Fraksi Partai Golkar DPRD kabupaten meminta Pemkab Sikka mengambil tindakan tegas terhadap kontraktor yang melakukan pekerjaan tidak sesuai kontrak sehingga berdampak pada kualitas dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sikka, Maria Angelorum Mayestati saat menyampaikan pendapat fraksinya menyebutkan, saat melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah, masih ditemukan adanya proyek yang dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku sehingga mengalami kerusakan usai dikerjakan.

“Pemerintah harus melakukan pengawasan secara ketat dan kontraktor yang nakal harus ditindak tegas bahkan bila perlu diambil tindakan hukum,” sebutnya dalam menanggapi jawaban pemerintah saat rapat paripurna DPRD Sikka, Rabu (27/9/2017).

Sementara itu Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Stef Sumandi mempersoalkan pembangunan jalan Natakoli-Gunit yang jalan sudah rusak padahal baru sebulan dioperasikan.

Kontraktor diduga melakukan penimbunan kerikil dan langsung melakukan pengaspalan tanpa ada pengerasan sehingga aspal jalan terkelupas setelah dipergunakan oleh masyarakat.

“Kontraktor hanya bekerja asal-asalan sehingga tidak memperhatikan kualitasnya sehingga dengan demikian jalan tersebut pasti tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dan kerusakannya sangat menganggu pengendara,” ungkapnya.

Stef juga mempersoalkan jalan Bola-Hale pada titik yang sangat rawan kecelakaan di dekat kali Waigete desa Ipir dimana kerusakan tersebut sangat menggangu kendaraan yang lewat bahkan ambulance yang membawa orang sakit pun susah melewati ruas jalan ini.

“Pemerintah harus segera memperbaiki jalan ini sebab jangan sampai akibat rusaknya jalan ini banyak pasien yang meninggal akibat mobil kesulitan melewati jalan ini dan bisa menimbulkan kecelakaan yang merenggut korban jiwa,” ungkapnya.

Sementara itu Afriud Aeng dari Fraksi PKPI meminta agar pemerintah bukan hanya mengambil tindakan tegas kepada perusahaan penyedia jasa saja tetapi juga kepada orang yang mengerjakan atau pelaksananya sehingga orang tersebut tidak bisa mengerjakan proyek pemerintah lagi.

“Bila perusahaannya saja yang dikenaksn sanksi, maka tahun berikutnya orang tersebut akan menggunakan perusahaan milik orang lain agar bisa kembali mengerjakan proyek pemerintah,” tegasnya.

Bupati Sikka Drs.Yoseph Ansar Rera dalam jawabannya terkait sorotan fraksi mengatakan, pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan proyek APBD tahun anggaran 2017 secara rutin telah dilakukan baik melalui rapat evaluasi bersama OPD maupun monitoring terpadu oleh bupati dan wakil bupati, inspektorat dan bagian administrasi pembangunan.

Pekerjaan jalan Natakoli-Gunit belum diserahterimakan dan pemerintah juga telah menginstruksikan kepada kontraktor untuk segera melakukan perbaikan dan hal ini akan diperhatikan oleh pemerintah.

“Jalan Bola-Hale yang dipersoalkan fraksi PDIP pemerintah akan memperhatikan hal ini dan akan melakukan perbaikan ruas jalan ini agar bisa dipergunakan oleh masyarakat,” pungkasnya.