DPR Minta Kemenag Optimalkan Manasik Haji

JAKARTA — Anggota Komite III, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hardi Slamet Hood menyebutkan, hingga saat masih banyak persoalan penyelenggaraan ibadah haji yang butuh perhatian, mulai keberangkatan, beribadah di tanah suci hingga kepulangan ke Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, Hardi meminta Kementerian Agama (Kemenag) agar lebih mengoptimalkan manasik atau bimbingan ibadah haji. Hal tersebut ditujukan agar mayoritas jamaah haji yang berasal dari daerah dapat lebih memahami.

“Namanya juga proses migrasi ke kota, naik pesawat ke tanah suci ini perjalanan yang tidak mudah. Karena itu, manasik haji bukan saja menekankan pada proses ibadah, tapi juga kualitas pelaksanaan di lapangan,” tutur Hardi dalam Dialog ‘Kenegaraan DPD RI’ Kemana Arah Pengawasan Ibadah Haji kita’ Di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Hardi menuturkan, banyak jamaah yang mengalami depresi. Di antaranya karena tidak bisa berkelompok dengan orang lain. Baik saat di pemondokan, di pesawat, di tanah suci sampai kepulangannya ke Tanah Air.

“Jadi, manasik haji harus ditingkatkan. Apalagi daftar tunggu antara 20 hingga 30 tahun. Waktu menunggu itu dapat dimanfaatkan untuk bimbingan dengan baik,” harapnya.

Senada dengan Wakil ketua komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid yang menyebut perlunya meningkatkan manasik haji agar jamaah haji tidak mengalami kesulitan saat beribadah. “Karena sumber masalahnya kembali pada jamaah haji sendiri ketika pelaksanaan ibadah haji itu sendiri” tandas Sodik.

Sementara, Ketua Rabithah Haji Indonesia, Ade Marfudin menilai jika ibadah haji itu tak terkait dengan angka-angka saja, tapi pelaksanaan ibadah itu harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Semestinya, petugas haji tidak asal cabut dan setiap tahun berganti.

“Petugas itu harus profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga tak perlu ikut menunaikan ibadah haji bersama para jemaah haji yang ada,” pungkas Ade.