Dana Anggur Merah yang Dikucurkan Jangan Dikembalikan kepada Pemerintah

MAUMERE – Dana Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) yang dikucurkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2011 merupakan dana bergulir yang harus beredar di masyarakat untuk membantu modal usaha demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTT.

Demikian disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Drs. Frans Lebu Raya saat bertatap muka bersama warga Kelurahan Kabor Kota Maumere Jumat (15/9/2017) terkait dengan program yang dicetuskan dan dijalankan selama dirinya menjabat.

“Dana ini tidak boleh dikembalikan ke kas daerah, diambil lagi oleh pemerintah sebagai pendapatan tetapi dana tersebut harus terus bergulir di masyarakat,” tegasnya.

Lebu Raya menjelaskan, program ini sudah dicanangkan sejak tahun 2008 saat dirinya awal menjabat sebagai gubernur NTT, namun baru bisa berjalan tahun 2011 dimana tahun 2009 tidak bisa berjalan karena mekanismenya belum disepakati dan APBD I pun belum mencukupi.

Tahun 2010, tandasnya, masih ada perdebatan di dalam tim apakah program ini bisa berjalan dan berhasil sehingga dirinya meminta agar semua anggota tim berhenti berdebat dan tahun 2011 harus sudah mulai berjalan.

“Saya minta semua berhenti berdebat sebab pasti ada kekurangannya. Kita harus mulai dan bila sudah mulai kita temukan ada yang belum baik maka kita perbaiki sebab itu menjadi tugas kita,” ungkapnya.

Lebu Raya sekali lagi menekankan, dana bergulir yang dikucurkan sebesar 250 juta rupiah per desa dan keluarahan ini dipergunakan untuk ekonomi produktif, mengembangkan usaha bukan untuk membangun infrastruktur seperti jalan dan lainnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTT Wayan Darmawa sebagai instansi teknis pelaksana program mengatakan, jumlah desa yang tersisa untuk penyaluran dana hibah sebanyak 612 desa dan kelurahan dari total keseluruhan 3.270 desa.

“Penyaluran dana hibah kita targetkan tuntas pada tahun 2017 sehingga nantinya bisa dilakukan evaluasi pada akhir masa jabatan pemerintah pada tahun 2018,” terangnya.

Dari 2.658 desa dan kelurahan di 22 kabupaten dan kota  di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah menerima dana sebesar 664,5 miliar rupiah tersebut, kata Wayan, pengembaliannya masih berkisar 40 persen. Artinya program ini dimanfaatkan dan berjalan baik, namun ada juga yang belum terserap dengan baik

“Kami terus melakukan evaluasi dan mendorong agar dana itu betul-betul dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pereknomian masyarakat sesuai potensi yang dimiliki masing-masing anggota kelompok yang menerimanya,” ungkapnya.