Abaikan Ancaman Warga Kurdi Gelar Referendum Kemerdekaan

ERBIL – Pemungutan suara sebuah referendum kemerdekaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG), Irak utara dimulai pada Senin (25/9/2017). Upaya jajak pendapat tersebut digelar dengan mengabaikan ancaman dari negara tetangganya dan kekhawatiran akan terjadinya ketidakstabilan dan kekerasan lebih lanjut di Timur Tengah.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah dibuka mulai pukul 08.00 pagi dan melayani pemungutan suara hingga pukul 18.00 sore. Sementara hasil dari pemungtan suara oleh sekira 5,2 juta orang di 2.000 TPS akan diketahui dalam 72 jam kedepan.

“Kami sudah menunggu 100 tahun untuk hari ini,” kata salah satu pria yang mengantri memberikan suara di sebuah TPS yang berada di sebuah sekolah di Erbil, ibukota KRG bernama Rizgar.

Pemungutan suara terbuka untuk semua warga yang terdaftar, suku Kurdi dan non-Kurdi, di daerah yang dikuasai Kurdi di Irak utara dengan syarat berusia 18 tahun ke atas, menurut komisi referendum. Komisi memperkirakan jumlah pemilih yang berhak berjumlah sekitar 5,2 juta, termasuk mereka yang tinggal di luar negeri dan yang memulai pemungutan surat elektronik dua hari yang lalu.

“Kami ingin memiliki sebuah negara, dengan pertolongan Tuhan. Hari ini adalah sebuah perayaan untuk semua orang Kurdi. Atas izin Tuhan, kita akan memilih “ya”, untuk Kurdistan tercinta,” tambah Rizgar.

Pemilih harus mencentang ya atau tidak pada surat suara yang menanyakan mereka hanya satu pertanyaan: “Anda ingin daerah Kurdistan dan daerah Kurdistan di luar Wilayah (Kurdistan) menjadi negara merdeka?” di wilayah Kurdi, Turki, Arab dan Asyur.

Referendum tetap digelar meski dunia internasional gencar memberi tekanan pada Barzani untuk membatalkannya. Desakan tersebut disampai kan karena adanya rasa kekhawatiran referendum tersebut akan memicu konflik baru dengan Baghdad dan dengan kekuatan negara tetangganya, Iran dan Turki.

Iran mengumumkan larangan penerbangan langsung ke dan dari Kurdistan pada Minggu (24/9/2017). Sementara Baghdad meminta pihak asing untuk menghentikan perdagangan minyak langsung dengan Kurdistan dan meminta agar KRG menyerahkannya kendali bandara internasional dan pos perbatasan dengan Iran, Turki dan Suriah.

“Kami telah mengalami keadaan yang lebih buruk, kami telah merasakan ketidakadilan, kami telah melihat pembunuhan dan blockade. Atas izin Tuhan, kami akan menjadi seperti masyarakat dunia lainnya. Kami akan memiliki kebebasan dan memiliki negara ” kata seorang pemilih yang tengah menunggu untuk memberikan suara di Erbil bernama Talat.

Sementara itu terhadap referendum tersebut.Turki mengancam akan melakukan blokade namun tetap mempertahankan pipa ekspor minyak Kurdi yang melintasi wilayah terbuka.

Suku Kurdi Irak mengatakan bahwa pemungutan suara tersebut mengakui pentingnya kontribusi mereka dalam menghadapi kelompok IS setelah tentara Irak kewalahan menghadapi kelompok garis keras itu pada 2014 dan mengakibatkan dikuasainya sepertiga wilayah Irak.

Dibagian lain pemerintah Irak telah berulangkali menolak referendum itu dan hasilnya, dan menggambarkannya sebagai tidak konstitusional. “Mengambil keputusan secara sepihak yang akan mempengaruhi persatuan Irak dan melakukan pemisahan dari satu pihak bertolak-belakang dengan hukum dan tidak konstitusional. Dan kami takkan berhubungan dengannya atau dengan hasilnya,” kata Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi Minggu (24/9/2017).

Sementara itu Presiden Iran Hassan Rouhani dan timpalannya dari Turki Recep Tayyip Erdogan langsung melakukan komunikasi melalui telepon pada Senin membahas referendum kemerdekaan Wilayah Kurdistan Irak. Rouhani dan Erdogan menekankan sikap penentangan mereka yang terkoordinasi mengenai referendum tersebut dalam percakapan telepon mereka.

Rouni menyebut, keutuhan Irak disebutnya sangat penting bagi Iran. Keamanan negaranya dan wilayah itu, sampai tahap tertentu, tergantung atas faktor tersebut. “Itu adalah pesan jelas buat mereka yang akan mengganggu keamanan dan kestabilan wilayah tersebut,” tegas Rouhani.

Turki juga memberi reaksi yang memadai terhadap referendum Kurdistan pada tingkat politik, ekonomi atau militer, kata Erdogan. Ankara siap meningkatkan hubungannya dengan Republik Islam Iran sehubungan dengan situasi saat ini di wilayah itu, demikian penegasan Erdogan. (Ant)