Pemukiman Semakin Padat, Pemda Diminta Serius Tangani Sanitasi

PADANG – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta kepada pemerintah kabupaten kota untuk serius menangani percepatan sanitasi. Hal ini dikarenakan perkembangan permukiman semakin cepat dan kondisi lingkungan di pemukiman pun dikhawatirkan akan memburuk, apabila sanitasi tidak segera ditangani.

Ia menyebutkan, persoalan sanitasi bukanlah hal baru terjadi di Sumatera Barat, tetapi sudah terjadi sejak lama. Irwan melihat, lamanya persoalan sanitasi berkaitan dengan karakter, budaya, dan kebiasaan. Seperti mandi cuci kakus (MCK) yang masih biasa dilakukan di sungai. Kondisi itu tidak hanya terjadi dipedesaan, akan tetapi seperti di Kota Padang pun, di tepi sungai masih ditemukan orang yang memanfaatkan sejumlah keperluan yakni mandi dan bahkan buang air besar.

“Sanitasi adalah satu persoalan yang mungkin ada dalam setiap diri dan keluarga, serta lingkungan kita. Tidak bisa kita melepas kondisi yang tidak baik di sekitar kita sementara kita berada bersama mereka. Oleh karenanya sanitasi adalah tugas kita bersama,” ucapnya, Rabu (9/8/2017).

Menurutnya, sanitasi bukanlah persoalan yang bisa dianggap remeh, karena hal tersebut sangant penting dan bermanfaat. Persoalan kompleks, bukan semata soal kebersihan lingkungan, namun kesehatan, ada juga pembangunan keberlanjutan, dan soal budaya karakter. Begitu kompleks menuntaskan masalah sanitasi ini, tidak bisa ditangani sendiri.

“Kalau masyarakat merasa memiliki, maka program sanitasi bisa berjalan lancar. Tentunya, pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar, harus kerja keras diawali dengan koordinasi dan dibangun hingga pelosok nagari dan desa,” katanya.

Untuk itu, Irwan menegaskan, koordinasi dan kesiapan pemerintah kabupaten dan kota harus ada, tidak cuma anggaran namun program. Maka dari itu, perlu dilakukannya sosialisasi dan percepatan.

“Bahayanya kalau kita tidak mengenal sanitasi maka yang berimbas adalah kesehatan kita sendiri, karena menjadi sumber penyakit,” ujar Irwan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yuliesday tidak menampik kalau jumlah kasus gizi buruk ditemukan pada daerah terjauh yang ada di Sumbar, dan hal itu disebabkan oleh salah satu faktor yakni sanitasi.

“Sektor pendidikan, pola asuh anak dan sanitasi lingkungan juga menjadi faktor yang mempengaruhi kasus gizi buruk,” katanya.

Tidak hanya itu, Program Kota Tanpa Kumuh atau biasa disebut ‘KOTAKU’ menjadi upaya strategis Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh setiap perkotaan. Program itu merupakan transformasi dari program sebelumnya yakni P2KKP (Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan) sesuai RPJMN 2016-2019 Ditjen Cipta Karya.

Wakil Wali Kota Padang Emzali menyebutkan, pemerintah daerah sebagai nahkoda dituntut mendukung Program Prakarsa Permukiman Gerakan 100-0-100 yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan Umum. Diantaranya pencapaian target 100 persen akses air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen dan 100 persen akses sanitasi layak bagi masyarakat.

“Di Kota Padang sendiri, kita melatih masyarakat di 104 Kelurahan yang ada di Kota Padang, terkait menjaga kawasan lingkungan tetap bersih. Tentunya, dampak dari pelatihan itu belum terasa dalam waktu singkat, namun seiring waktu berjalan, tentunya kita berharap, agar kesadaran masyarakat terkait kebersihan lingkungan bisa lebih baik,” harapnya.