KKP Diminta Tingkatkan Kinerja Alat Tangkpap Ramah Lingkungan

JAKARTA —– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta untuk meningkatkan kinerja bantuan alat tangkap ramah lingkungan yang telah diberikan karena ternyata ditemukan kinerja dari bantuan alat tangkap tersebut tidak memadai.

“Kinerja realisasi bantuan pengganti alat tangkap merusak oleh KKP pada 2017 ini sangat rendah,” kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch,Abdi Suhufan di Jakarta, Minggu (13/8/2017).

Abdi mengingatkan bahwa sampai dengan Juli 2017, dari target 5.275 unit, ternyata baru terealisasi 291 unit atau sekitar 7,4 persen.

Sementara bantuan tahun lalu dari target 1.884 unit, lanjutnya, yang terealisasi dan sampai di nelayan sebanyak 892 unit atau hanya 47,3 persen.

“Rendahnya realisasi ini disebabkan proses verifikasi yang cukup lama, kondisi eksisting usaha penangkapan nelayan yang lemah serta proses dan kemampuan pengadaan alat tangkap pengganti yang lambat,” paparnya.

Staf Khusus Kepresidenan Bidang Pengendalian dan Pembangunan Ruri Jumar Saef meminta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melakukan inventarisasi terhadap bantuan alat tangkap yang disalurkan kepada nelayan.

“Banyak bantuan yang disalurkan kepada nelayan tetapi tidak ada pertanggungjawabannya, solusinya setiap bantuan wajib diinventarisasi oleh BUMDes,” katanya saat mengunjungi kampung nelayan di Desa Kurau, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (8/8).

Dia menyarankan BUMDes berperan melakukan pembinaan terhadap nelayan dengan membentuk beberapa kelompok nelayan untuk memudahkan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto juga mengemukakan bahwa Pemerintah perlu melakukan kajian terhadap ukuran ideal dari alat tangkap yang baik memenuhi kategori ramah lingkungan maupun dapat digunakan dengan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan dan anggota keluarganya.