Kemenko PMK jadi ‘Steering Commite’ Tambora

MATARAM – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendukung pengembangan Taman Nasional Tambora di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sebagai kawasan pariwisata alam berbasis konservasi.

“Kemenko PMK menjadi steering commitee pengembangan Tambora. Kami baru tiga bulan menjalin komunikasi,” kata Kepala Balai Taman Nasional Tambora Budi Kurniawan di Mataram, Senin (21/8/2017).

Menurut dia, pengembangan kawasan Taman Nasional Tambora tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), namun butuh keterlibatan kementerian/lembaga lainnya.

Sebab, tidak bisa dipungkiri, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur untuk pengembangan suatu kawasan sangat penting. Karena itu, Kemenko PMK menjadi koordinator untuk menjalin koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam rangka membantu pengembangan kawasan Taman Nasional Tambora melalui berbagai bentuk program.

Budi menyebutkan, kementerian yang akan terlibat dalam pengembangan kawasan Taman Nasional Tambora adalah Kementerian Koordinator Maritim. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kementerian terkait lainnya.

“Memang untuk penguatan, pengelola kawasan Taman Nasional Tambora tidak bisa jalan sendiri,” ujarnya.

Ia mengatakan, rencana pengembangan kawasan Taman Nasional Tambora sebagai kawasan pariwisata alam berbasis konservasi terakhir dibahas di Kantor Kemenko PMK, di Jakarta pada 11 Juli 2017.

Rapat tersebut diikuti pejabat dari Kemenko PMK, Kemenko Maritim, Kementerian LHK, Kementerian Desa dan Transmigrasi, Kementerian ATR/BPN, Kepala Taman Nasional Tambora, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB, serta beberapa perwakilan kementerian/lembaga lainnya.