Indef: Target Jokowi 5,4 Persen Terlalu Politis
JAKARTA — Direktur Eksekutif Institute for Development of Economy and Finance (Indef), Enny Sri Hartarti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu politis dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen dalam asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Dikatakan Enny, memang sangatlah wajar jika pemerintah mematok angka pertumbuhan 5,4 persen lantaran sebagai pembuktian kabinet kerja Jokowi, di tahun politis menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
“Namun yang jadi pertanyaan adalah mampukah Jokowi dan kabinet kerjanya mencapai target ekonomi tersebut, mengingat rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hanya 5 persen,” tegas Enny dalam diskusi bertajuk “RABPN 2018: Pertaruhan Kebijakan Fiskal Jokowi” di kantor Indef, Jakarta, Jumat (18/8/2017).
Menurut Enny, jika caranya sama, seperti yang lalu-lalu, maka target ekonomi tersebut tidak akan mampu tercapai, sekarang saja 5,2 persen sangat sulit untuk tercapai.
Dirinya mengingatkan pasca krisis keuangan global, mayoritas negara-negara di dunia baik berpendapatan rendah-menengah dan berpendapatan tinggi cenderung menggunakan stimulus fiskal sebagai upaya mengembalikan pertumbuhan ekonomi.
Salah satunya dengan melakukan belanja yang berkualitas. “Kuncinya, bagaimana efektifitas kualitas belanja, alokasinya harus berkualitas, kalau belanjanya hanya untuk birokrasi hasilnya pasti negatif, itu hanya akan membebani anggaran saja,” kata Enny.
Dijelaskan dia, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di 2018, pemerintah harus lebih intensif memberikan stimulus kepada masyarakat. Stimulus ini untuk mendongkrak daya beli masyarakat di tahun depan.
“Dana desa itu bisa jadi stimulus, tapi perlu ada perbaikan. Dana transfer ke daerah yang Rp700 triliun, dana desa Rp60 triliun, itu dioptimalkan. Bagaimana dana-dana itu tingkatkan kapasitas ekonomi di desa dan daerah. Itu dampaknya besar,” papar Enny.
Pemerintah, lanjut dia, juga harus mengefektifkan belanja sosial ke sektor yang lebih produktif. Dengan demikian bisa berdampak langsung ke masyarakat sehingga bisa meningkatkan konsumsi.
Enny pun mencontohkan, efektivitas belanja pemerintah pusat, kalau misalnya belanja sosial fokus ke sektor produktif, misalnya PKH (program keluarga harapan) itu harus efektif.
Yang paling utama menurut dia, dana pendidikan jangan hanya ke formal tapi ada anggaran untuk vokasi termasuk tenaga kerja yang kualitasnya rendah, misal training, 20 persen lebih dari cukup. Itu akan mempercepat penyediaan tenaga kerja terampil.
Pada kesempatan ini, Pengamat Indef Berly Martawardaya menambahkan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen di tahun 2017 masih cukup sulit. Dikarenakan di semester II 2017 ini, pemerintah setidaknya harus mencapai target pertumbuhan 5,4 persen.
“Untuk capai target 5,2 persen, tahun ini pun perlu ekstra kerja keras. Pada semester II mendatang harus 5,4 persen untuk mencapai 5,2 persen. Apalagi untuk mencapai ke 5,4 persen tahun depan, tantangannya sangat berat,” ujar Berly.