DPRD Badung Bali Desak Pemerintah Pantau Keberadaan Wisatawan Tiongkok

BALI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Badung, Bali, mendesak pemerintah untuk memantau keberadaan wisatawan asing asal Tiongkok yang datang ke Pulau Dewata, pascapenggerebekan sindikan penipuan “online” di Kelurahan Bualu, Kuta Selatan, beberapa waktu lalu.

“Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, kepolisian dan desa adat, agar lebih sigap terhadap warga asing yang datang ke Badung khususnya dan Bali umumnya sehingga hal serupa tidak terulang kembali,” kata Ketua Badan Kehormatan DPRD Badung, I Nyoman Sentana, di Mangupura, Selasa (1/8/2017).

Ia menilai, kebijakan pemerintah dengan pembebasan visa kepada warga asing khususnya wisatawan Tiongkok ke Bali khususnya perlu dikaji ulang, agar wisatawan yang datang ke Pulau Dewata betul-betul datang ingin berlibur, bukan melakukan kegiatan kejahatan.

“Ini yang menjadi sorotan kami, karena Bali menjadi tujuan wisatawan favorit dunia. Dengan adanya evaluasi kembali kebijakan bebas visa ini diharapkan dapat meminimalisir kejadian serupa,” katanya.

Pihaknya juga mendorong, pemerintah daerah, kepolisian dan desa adat terus menjalani komunikasi dalam mengamankan wilayahnya dari kedatangan warga asing.

“Peran desa adat dalam membentengi wilayahnya perlu ditingkatkan, agar kasus kriminalitas yang dilakukan warga asing yang datang ke Badung tidak terulang lagi,” katanya.

Ia menegaskan, desa adat yang menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan wilayahnya juga telah mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah seperti pemberian bagi hasil Pajak Hotel dan Restoran untuk lembaga adat, hingga pemberian mobil untuk pecalang (petugas keamanan adat).