Ratusan Taxi di Solo Mogok Jalan
SOLO — Ratusan taxi di Solo, Jawa Tengah, menyatakan mogok jalan. Aksi mogok jalan yang ditandai dengan turun ke jalan Bundaran Gladak, Slamet Riyadi, Selasa (11/7/2017), sebagai bentuk penolakan akan adanya moda transportasi massa berbasis online.
Perwakilan Kosti Solo, Tri Teguh, mengatakan, aksi mogok jalan taxi selama sehari ini sebagai protes keras bergulirnya transportasi massa berbasis online, seperti Grab dan Uber di Solo. Menurut dia, Solo yang sejak awal menolak adanya transportasi berbasis online, namun masih dijadikan lahan moda transportasi tersebut untuk beroperasi.
“Pengaruhnya sangat dirasakan, penurunan omset bisa mencapai 30 persen dari sebelumnya,” kata Tri Teguh, di sela aksi.
Misalnya, di perusahaan taxi Kosti Solo, penurunan omset ini sangat meresahkan sopir maupun perusahaan. Sebab, dalam sebulan dari sekitar 200 armada, perusahaan dapat pemasukan sekitar Rp45 juta. Namun, setelah adanya operasi transportasi online, turun menjadi Rp30 juta per bulan. “Dulu sehari sopir bisa membawa pulang Rp200.000, sekarang bisa Rp100.000 sudah sulit,” keluhnya.
Transportasi online itu tak hanya merugikan pemilik perusahaan moda transportasi massa yang resmi. Pemerintah Kota, kata Tri, juga telah menetapkan jika Solo menolak transportasi online. Tuntutan taxi di Solo dalam aksi ini meminta Gubernur Jawa Tengah, untuk tidak memberikan izin sekaligus menetapkan Upah Minimum Regional (UMR) bagi transportasi online.
Aksi taxi di Solo sendiri selain menggelar orasi di Bundaran Gladak, juga akan mendatangi Balaikota dan Gedung DPRD. Ratusan taxi ini meminta dukungan, agar legislatif Solo juga tidak memberikan regulasi, sehingga transportasi onlie menjadi legal di Solo.
“Kita akan datangi Pak Walikota dan DPRD. Kita tuntut agar transportasi online ini tidak ada di Solo. Tidak hanya Solo, Jawa Tengah juga harus menolak. Makanya, kita juga sampaikan kepada Gubernur,” tekannya.
Aksi mogok jalan taxi ini diikuti sekitar 600 armada, yang tergabung dalam Paguyuban Taxi Solo. Ratusan taxi ini mengancam akan menggelar aksi serupa, jika tuntutan hingga ke gubernur tidak merespon aspirasi mereka.