Peran Pemda Sikka Mengembangkan Koperasi, Minim

MAUMERE – Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka terhadap perkembangan koperasi di Sikka, teristimewa koperasi kredit masih sangat minim, meski di Kabupaten Sikka memiliki banyak koperasi besar berskala nasional dan provinsi.

Ketua Puskopdit Swadaya Utama, Petrus Herlemus. -Foto: Ebed de Rosary

Ketua Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Sawadaya Utama, Petrus Herlemus, mengatakan, peran pemerintah masih sangat minim dan saat ini ada kekecewaan gerakan koperasi di Kabupaten Sikka, sebab dengan banyaknya koperasi besar dan anggota, malah dinas koperasi digabung menjadi Dinas Perdagangan dan Koperasi. Padahal, seharusnya dinasnya semakin besar bukan dikecilkan.

“Pertanyaan saya, pemerintah dan anggota dewan selalu mengkampanyekan kesejahteraan anggota koperasi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi pertanyaan sejauh mana implementasinya,” ucapnya.

Sebab, katanya, kalau ada keinginan seperti itu, pemerintah harus membuka jalur laut yang disubsidi dan biarkan koperasi dan masyarakat yang mengendalikannya, seperti mengadakan satu atau dua kapal barang.

“Dengan begitu, anggota masyarakat atau anggota koperasi bisa menjual hasil komoditinya ke luar daerah dengan biaya yang lebih murah dibandingkan harus menjualnya ke pengusaha dan pengumpul yang menjualnya kembali ke luar daerah,” ungkapnya.

Petrus menyebut, dengan adanya 167 koperasi yang dibina di Sikka, personel di Dinas Perdagangan dan Koperasi, khsusunya di bidang koperasi, hanya 6 orang yang bertugas di lapangan, padahal peran pemerintah harus melakukan pengawasan dan kontrol dengan baik.

“Sumber daya manusia di Dinas Perdagangan dan Koperasi juga sangat lemah. Padahal, harus mengawasi dan melakukan kontrol terhadap koperasi yang memiliki SDM yang handal,” sesalnya.

Mantan sekertaris dinas Koperasi dan UMKM Sikka ini, juga mengatakan, tantangan terberat saat ini adalah dana yang dikucur pemerintah sangat besar kepada koperasi yang dibentuk pemerintah, sehingga dengan demikian akan melemahkan swadaya masyarakat sendiri.

“Kalau dananya digelontorkan pemerintah, maka daya juang dan swadaya masyarakat sendiri melemah, padahal satu pilar terbesar yang membuat koperasi eksis ada pada swadaya. Lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan bunga rendah pun sangat banyak saat ini dan menawarkan akses kemudahan pinjaman, tetapi tidak mengkaji kemampuan pengembalian pinjaman seperti apa,” ungkapnya.

Petrus mencontohkan, ada sebuah program dari Provinsi NTT yang menggelontorkan dana yang besar bagi pengembangan usaha masyarakat dan juga banyak lembaga lainnya yang memberikan bunga besar, tetapi beroperasi beberapa tahun dan tutup.

“Kita sedang siapkan gerakan koperasi di bawah credit union bisa mencapai level Asia, tetapi support pemerintah hampir tidak ada seperti usulan sertifikasi manager diambil-alih oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, tetapi tidak diakomodir,” paparnya.

Petrus menandaskan, data base sudah dirancang, namun anggaran dipotong serta studi banding pengoperasian administrasi secara online anggarannya juga dipotong serta yang menjadi soal saat ini, dana di Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sikka sangat minim dan sumber daya manusia pun sama, sehingga ini yang harus dievaluasi besar-besaran.

Yakobus Jano, Ketua Koperasi Kredit Pintu Air, saat dihubungi Cendana News, mengatakan, peran pemerintah dalam memajukan koperasi sudah agak positif, di mana saat ini sudah jarang memberikan bantuan dana kepada koperasi.

Bantuan dana ini, sebut Yakobus, menjadi dilema. Sebab, anggota yang tidak mengerti berpikir bahwa dana tersebut merupakan dana pemerintah yang harus diberikan kepada anggota. Padahal, dana tersebut merupakan bantuan agar koperasi bisa lebih baik.

“Anggota bisa berpikir itu dana bantuan pemerintah bagi mereka, sehingga mereka menjadi malas menabung, budaya menabung masyarakat berkurang sehingga mereka akan menyimpan seadanya dan meminjam sebanyak mungkin,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Yakobus, dalam perjalanan koperasi perlu dampingan agar tidak terjadi bentrokan antar koperasi, sehingga peran pemerintah membingkai gerakan koperasi dan memberikan bimbingan. “Izin-izin lainnya yang diperlukan koperasi juga direspon cepat oleh pemerintah dan saya merasa sejauh ini peran pemerintah masih bagus,” pungkasnya.

Lihat juga...