Ekonom Indef: Ekonomi Indonesia Sudah Lampu Merah

JAKARTA – Ekonom Senior Institute Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, menilai wacana perombakan kabinet atau reshuffle yang dalam waktu dekat akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan berdampak besar bagi perekonomian nasional. Didik berpendapat kondisi ekonomi Indonesia kini sudah lampu merah.

Didik mengatakan, dari sisi ekspor terjadi tren penurunan drastis dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada 2013, realisasi ekspor Indonesia mampu menembus angka  US$200 miliar, namun saat ini justru tidak mencapai US$100 miliar.

“Kalau negara ekspornya sudah hebat, itu sama dengan masuk olimpiade dapat 20 medali emas. Ekspor ini tanda dinamika kebijakan, kredit bank, employement, dan pemerintahan hidup. Tapi sekarang, hampir menyentuh US$100 miliar, separuhnya tergerus. Ini gawat, saya tidak perlu bicara macam-macam. Karena, satu angka saja mencerminkan hampir keseluruhan dinamika ekonomi di Indonesia,” ujar Didik, dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2017 di IPMI International Bussines School, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Selain itu, tambah Didik,  konsumsi dan daya beli masyarakat yang sebelumnya menjadi andalan pemerintah justru anjlok. Bahkan sejumlah peritel melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya, karena sektor ritel yang tengah lesu saat ini.

“Seluruh supermarket konsumsi yang dulu diandalkan sekarang anjlok semua. Hypermartlay off karyawan. Tanda-tanda daya beli melemah. Jadi, mau reshuffle atau tidak nggak ada gunanya. Sekarang tinggal menunggu waktu. Karena tahun 2018 yang akan datang akan sibuk dengan agenda pilkada serentak, juga persiapan pilpres, tidak ada waktu lagi untuk konsolidasi,” jelasnya.

Sementara itu, kata Didik,  gejolak di kabinet antara Menko dengan menterinya saling bermusuhan. Didik pun mengibaratkan klub bola “Barcelona”. Di mana sebelas pemain bola terbaik dunia itu bertanding, tetapi ada  konflik satu sama lain, tidak akan menang. Dan, itulah menurut Didik,  yang terjadi di kabinet sekarang, tidak ada orkestra.

“Mestinya yang memimpin orkestra itu wakil presiden, yang dulu pernah berhasil mencapai pertumbuhan 6,5 persen dan ekspor US$200 miliar. Tetapi, pemerintahan sekarang presiden dan wakilnya konflik dipanasi kanan-kirinya,” ujar Didik.

Didik menambahkan,  bahwa tingkat kesenjangan di Tanah Air juga masih tinggi. Menurutnya, Indonesia masuk tiga besar negara yang tingkat ketimpangan dan kesenjangannya paling tinggi. Ini berarti program yang sederhana dan ringan pun tidak digarap.

“Indeks gini rasio, walaupun ini pengeluaran dan tidak mencerminkan aset itu tetap naik. Indonesia termasuk tiga negara besar yang paling senjang di dunia. Satu persen dari pemilik account di bank, menguasai 80 persen dari total uang. Itu kesenjangan luar biasa,” ungkapnya.

Nah, sekarang ini menurut Didik, kuncinya ada Kementerian Pedesaan (Kemendes) yang memegang anggaran  Rp67 triliun untuk bisa merombak ke desa-desa di seluruh Indonesia. Jika ini dilakukan, hasilnya akan sangat luar biasa bisa mengatasi ketimpangan.

“Pemerintah harus lebih aktif. Tapi, kenyataannya pada saat kemiskinan jumlahnya diumumkan, pada bingung semua. Kok, selama hampir tiga tahun ini tidak bergerak? Kemudian yang muncul, ‘Saya Indonesia, Saya Pancasila’. Kalau cuma itu saja, tidak ada kebijakan seperti itu”, pungkas Didik.