Pengusaha di Thailand yang Pekerjakan Buruh Migran Diancam Denda 800.000 baht

BANGKOK — Lebih dari 2.000 buruh migran gelap asal Myanmar dan Kamboja meninggalkan Thailand pekan ini, kata beberapa pejabat pada Jumat, setelah terbit keputusan bagi pengelola pekerja asing mulai berlaku.

Para pekerja dari negara tetangga Thailand, khususnya Myanmar dan Kamboja, merupakan tulang punggung bagi kekuatan usaha dan banyak industri, termasuk industri makanan laut bernilai multi-miliar dolar yang sangat bergantung pada pekerja asing.

Para pekerja asing tanpa dokumen terkadang dieksploitasi oleh para pengusaha dan kasus kerja paksa telah ditemukan oleh media dan mitra dagang asing Thailand.

Berdasarkan sebuah keputusan yang mulai berlaku pada 17 Juni, seorang pengusaha yang mempekerjakan pekerja asing tidak berdokumen menghadapi denda hingga 800.000 baht (23,550 dolar AS).

Hukuman tersebut membuat beberapa pengusaha beramai-ramai memecat pekerja yang tidak berdokumen atau mendaftarkan mereka.

“Beberapa merasa takut, karena menggunakan pekerja tidak resmi. Meskipun kami tidak melipatgandakannya dengan jumlah pekerja, mereka masih takut dengan denda yang cukup besar,” pungkas Pornchai Kuntee, Wakil Komisaris Biro Imigrasi, kepada Reuters.

“Akan ada dampak ekonomi karena pekerja asing adalah bagian penting dari angkatan kerja,” katanya.

Pemerintah militer Thailand mengatakan bahwa mereka telah menjadikan legalisasi tenaga kerja asing sebagai prioritas dalam membantu jalannya bisnis.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengatakan bahwa para pekerja dan pengusaha harus diberi perpanjangan waktu selama 120 hari untuk mendaftarkan dan mematuhi keputusan baru tersebut, kata wakilnya, Wissanu Krea-ngam, kepada wartawan pada Jumat.

Media sebelumnya menerbitkan gambar sejumlah pekerja yang sedang melintas perbatasan sungai dari Thailand, kembali ke Myanmar dengan membawa barang dalam kantong plastik.

Data resmi pemerintah terkait jumlah pekerja tidak berdokumen yang meninggalkan Thailand minggu ini tidak tersedia, namun petugas imigrasi memperkirakan 2.000 pekerja telah kembali ke Myanmar dan Kamboja.

Reuters melaporkan bulan lalu bahwa, meski ada tindakan keras dari Thailand terhadap penyelundupan manusia dan jaringan perdagangan manusia, jumlah penyelundupan tersebut yang melintasi perbatasan Thailand-Myanmar semakin meningkat ketika sejumlah orang tiba untuk mencari pekerjaan.

Pekan ini, Amerika Serikat mempertahankan Thailand dalam daftar pantauan perdagangan manusia, dengan menyebut mereka tidak memenuhi standar minimum dalam usaha mengakhiri perdagangan manusia.

Thailand membela upayanya untuk menghentikan perdagangan manusia dan mendesak pejabat AS untuk berkunjung dan melihat upayanya. [Ant]