Pengaruh Budaya, Ancaman Terbesar Bangsa

RABU, 14 JUNI 2017
MATARAM — Ancaman kehidupan berbangsa dan bernegara kini bukan lagi ancaman senjata militer semata, tapi juga banyak dipengaruhi budaya luar yang melanda generasi muda.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Amin.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Amin, saat membuka Focus Group Discussion Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter di aula Sangkareang kantor Gubernur NTB, Rabu (14/6/2017).

“Saat ini bangsa Indonesia banyak menghadapi ujian dan potensi ancaman terhadap ketahanan berbangsa dan bernegara, tapi ancaman terbesar justru bukan ancaman senjata atau peperangan, tapi pengaruh budaya, terutama budaya luar,” kata Amin.

Dikatakan Amin, pengaruh budaya luar yang tidak sesuai budaya bangsa Indonesia  dan ideologi Pancasila telah mengakibatkan sebagian generasi muda terjerumus pada hal negatif seperti narkoba dan pergaulan bebas.

Dalam kesempatan tersebut, Amin juga menambahkan, disamping pengaruh budaya, terorisme juga menjadi ancaman serius bangsa Indonesia saat ini. Disamping itu adalah menyebarnya paham radikalisme.

“Karena itu, tidak ada cara lain untuk menangkal hal tersebut dengan kembali pada budaya bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sehingga apa pun persoalan dan ancaman bangsa, akan dapat dicegah dengan baik,” katanya.

Ia mengajak seluruh elemen  masyarakat, untuk bisa mengelola perbedaan dan keanekaragaman keyakinan politik, agama, sosial budaya, dan suku dengan baik.

NTB sampai saat ini termasuk daerah yang kondisinya dalam keadaan stabil, baik keamanan, politik dan ekonomi termasuk ketersediaan pangan bisa dikatakan dalam kondisi aman dan terkendali.

Menurut Amin, pertahanan militer bisa diwujudkan dengan upaya membangun masyarakat yang sejahtera, memiliki semangat persatuan dan kemandirian.

Sementara itu, Direktur Komponen Pendukung Ditjen Potensi Pertahanan, Ir. Tristan Soemardjono mengungkapkan, bahwa masalah pertahanan negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara, termasuk di dalamnya peran pemerintah daerah.

“Langkah tersebut dilakukan karena adanya dinamika perubahan paradigma ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa di era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan,” katanya.

Ia juga meyakini bahwa ancaman yang semula bersifat konvensional yaitu ancaman militer saat ini lebih didominasi oleh ancaman yang bersifat non militer ataupun kolaborasi dari keduanya serta bersifat multi dimensi, baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, maupun ancaman berdimensi legislasi. {Turmuzi/ Satmoko/ Foto: Turmuzi}

Source: CendanaNews