1,3 Triliun untuk Tangani Kemiskinan di NTB

JUMAT, 7 APRIL 2017
 
MATARAM — Masalah kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah serta membutuhkan perhatian serius dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk dientaskan.

Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin.

“Masyarakat kawasan pesisir nelayan dan kawasan hutan masih menjadi kantung kemiskinan terbesar di NTB,” kata Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, di Mataram, Jumat (7/4/2017).

Untuk itulah, Pemerintah Provinsi NTB melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) pada 2017 ini menganggarkan penanganan kemiskinan dengan besaran mencapai 1,3 triliun.

Upaya melakukan intervensi penanganan masalah kemiskinan kawasan pesisir dan kawasan hutan, termasuk pedesaan, akan dilakukan melalui sejumlah program pemberdayaan, mulai dari pemberian modal usaha termasuk program bedah rumah.

“Khusus untuk nelayan, terutama daerah pesisir yang terdampak kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melarang penangkapan lobster, bantuan yang akan diberikan berupa kelengkapan alat-alat tangkap ikan, termasuk asuransi nelayan yang langsung diberikan KKP,” katanya.

Ditambahkan, untuk asuransi sendiri, selain menyasar nelayan, juga menyasar petani, terutama saat mengalami kerugian dan gagal panen. Itu masih dalam proses pendataan dengan persyaratan serta kriteria yang ditetapkan.

Sebelumnya, Pemprov NTB mengklaim mampu menurunkan angka kemiskinan, dari yang sebelumnya pada  2015 sebesar 17 persen, turun menjadi 16,08 persen.

Jurnalis: Turmuzi / Editor: Satmoko / Foto: Turmuzi