KAMIS, 9 MARET 2017
JAKARTA — Jumlah perempuan di Indonesia tercatat sebesar 49.7 persen dari 254,9 juta jiwa penduduk. Perannya sangat penting dalam membangun tonggak masa depan bangsa. Di tangan perempuanlah, pendidikan anak sebagai generasi penerus diletakkan. Mereka merupakan pendidik pertama dan utama bagi keluarga. Sayangnya, masih banyak kaum hawa yang terdiskriminasi dalam berbagai bidang, tidak terpenuhi hak-haknya, bahkan serigkali menjadi korban kekerasan di ranah publik maupun domestik.
![]() |
| Sidqy Lego Pangesthi Suyitno saat membacakan sambutan Menteri PMK |
Hal ini diungkapkan Menko PMK, Puan Maharani dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, saat membuka “International Woman’s Leadership Conference (IWLC) and Women Empowerment Award” di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (09/04).
Kegiatan ini, menurut Menko PMK dinilai penting, mengingat tujuan Pembangunan Nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Tidak ada seorangpun yang tertinggal, baik perempuan, laki-laki, anak maupun penduduk rentan lainnya seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Lebih lanjut, Menko PMK mengungkapkan, upaya peningkatan kualitas perempuan yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender. Segenap perencanaan pembangunan harus dengan mempertimbangkan aspek gender dan dengan menggunakan alat/pisau analisa yang tepat sehingga target yang disasar tepat.
Saat ini capaian pembangunan gender cukup menggembirakan, meskipun dalam beberapa bidang perempuan masih tertinggal. Di mata dunia kemajuan kesetaraan gender di Indonesia patut diapresiasi. Kapabilitas perempuan Indonesia di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan semakin meningkat.
“Di Kabinet Kerja telah ditunjuk delapan orang perempuan sebagai menteri, ada 35 kepala daerah perempuan di seluruh Indonesia, perempuan sebagai pejabat atau manajer dan tenaga profesional pun makin meningkat,” paparnya.
Meski demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih perlu perhatian karena baru mencapai 50 persen. Hal ini mengindikasikan masih ada potensi SDM perempuan yang belum termanfaatkan.
Puan juga mengharapkan, para pemangku kepentingan (stake holders) untuk saling bersinergi, melakukan sinkronisasi program, guna meningkatkan komitmen, saling membantu, berpartisipasi serta berperan aktif dalam mendukung program pemerintah terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan ketimpangan sosial, termasuk kesenjangan ekonomi, yang menimpa para perempuan, tidak terjadi lagi di Indonesia.
“Harapan saya, dalam Konferensi yang akan dilaksanakan ini, dapat dirumuskan langkah-langkah strategi yang lebih konkrit untuk menyelesaikan program-program, tekait peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan,” harapnya.
Jurnalis : Shomad Aksara / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Istimewa