DPRD Kalimantan Selatan Protes Soal Tenaga PTT

KAMIS, 16 MARET 2017
 
BANJARMASIN — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan mempertanyakan atas struktur pegawai tidak tetap (PTT) yang mengabdi di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Komisi menemukan data yang kontras dengan paparan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Yusuf Effendi.

Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Yazidie Fauzi, mengatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memang butuh bantuan tenaga PTT di tengah keterbatasan aparatur sipil negara. Tapi, Fauzi meminta pemerintah daerah mendata ulang keberadaan PTT yang dipekerjakan karena menyangkut anggaran.

“Memang Disdikbud perlu untuk menutupi keterbatasan tenaga PNS,” kata Yazidie Fauzi usai pertemuan di gedung dewan, Kamis (16/3/2017).

Dinas Pendidikan menyampaikan tenaga PTT yang membantu tugas Disdikbud sebanyak 143 orang. Adapun DPRD membuka data jumlah PTT sebanyak 156 orang. Menginjak tahun anggaran 2017, Disdikbud kembali mengangkat tiga orang PTT. Tapi, DPRD malah menemukan data ada 11 tenaga PTT yang direkrut pada 2017.

Silang temuan data inilah yang sempat memicu ketegangan di tengah rapat dengar pendapat. “Bagaimana kalau bapak dibohongi? Wajar saya berkali-kali marah,” kata salah seorang anggota dewan sambil menggebrak meja rapat.

Anggota dewan menduga, ada kemungkinan nepotisme ketika pengangkatan tenaga PTT. Itu sebabnya, Yazidie akan menelusuri lebih lanjut atas dugaan itu. “Komisi IV berharap, jumlah PTT bisa dikurangi atau didata kembali sesuai dengan kebutuhan instansi. Para PNS memang terbantu dengan adanya PTT,” kata Yazidie.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, M Yusuf Effendi, mengakui, instansinya masih membutuhkan tenaga PTT karena ada keterbatasan sumber daya aparatur sipil negara. Tenaga PTT biasanya membantu tugas-tugas pokok di instansinya.

Ia pun mengakui, belum memperbarui data terbaru. Yusuf akan mengevaluasi kembali atas temuan DPRD itu.

“Yang saya ketahui ada tiga orang, tapi itu data yang dulu,” kata Yusuf.

Jurnalis: Diananta P. Sumedi / Editor: Satmoko / Foto: Diananta P. Sumedi