Pengentasan Kemiskinan Prioritas Musrenbang Jateng 2018

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan enam langkah strategis sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Diantaranya adalah perbaikan infrastruktur, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kondusivitas, demokratisasi dan tata kelola pemerintahan Pemprov akan menginstruksikan kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) agar bisa terkoneksi sehingga program kerjanya saling mendukung.

“Jumlah penduduk miskin Jateng makin berkurang. Pada 2012 tercatat penduduk miskin sebanyak 14,98 persen, kemudian turun menjadi 13,19 persen. 

Lebih lanjut Ganjar juga menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur yang ada, Setiap kali turun ke bawah, dirinya seringkali melihat jalan yang rusak, padahal program “Jateng Tanpa Lubang” sudah dimulai tahun 2015, tetapi kondisinya masih saja banyak jalan berlubang di tahun ini. Karena itu dirinya berharap partisipasi dari bupati, wali kota dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) untuk ikut memantau jalan.

“Kalau ada Grojogan Sewu di Tawangmangu dan Lawangsewu di Semarang. Sekarang ada “jeglongan sewu di mana-mana. Inilah yang beberapa hari ini menjadi concern kami,” ujar orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang didaulat untuk membuka acara mengatakan bahwa infrastruktur sosial dan ekonomi dapat terdongkrak ketika pemda mampu membangun konektivitas kabupaten/kota dengan daerah lain di dalam maupun luar Jateng. Pemerintah pusat juga berharap dengan adanya musrenbang bisa menjadi kegiatan yang bisa menyinkronkan program pusat, provinsi dan kabupaten atau kota.

“Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, tetapi perbaikan sandang pangan dan papan belum terpenuhi dengan baik”imbuh Tjahjo.

Pihaknya juga berpesan, pemda juga aktif melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, hingga tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal itu dilakukan demi mempertahankan stabilitas daerah.

Musrembang tahun 2017 ini dibagi menjadi tahap. Pertama Pra Forum SOPD, Kedua Forum OPD untuk penyepakatan hasil pra forum OPD sebagai dasar penyusunan Rencara Kerja OPD Tahun 2018, ketiga Pra Musrenbang Wilayah untuk pencermatan usulan kabupaten, masyarakat dan aspirasi DPRD, keempat, Musrenbang Wilayah yakni dialog atau rembukan bersama antara gubernur, Ketua DPRD Provinsi dengan bupati atau wali kota dan masyarakat di wilayah daerah, kelima dialog Interaktif antara eksekutif dan legislatif guna memperoleh masukan dan kesepakatan akhir dari unsur DPRD untuk penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD menjadi RKPD 2018.

Dari pengamatan CDN, jajaran pejabat pusat hingga daerah ikut menghadiri pembukaan Musrembang tersebut. Selain Gubernur Jateng dan Mendagri, tampak hadir Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, Kapolda Jateng Condro Kirono, Pangdam IV Diponegoro Jaswandi serta Bupati dan Wali Kota dari 35 daerah di Jateng