Tingkatkan Nilai Tawar dan Pendapatan, Pekerja Jasa Konstruksi di NTB akan Disertifikasi

“Pencanangan program sertifikasi bagi tenaga kerja jasa konstruksi dilakukan, selain dilakukan sesuai dengan ketentuan UU 1999, supaya posisi, nilai tawar dan pendapatan masyarakat tenaga kerja konstruksi bisa lebih tinggi dan dihargai,” kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PU PR RI, Yusid Toyib usai melakukan serah terima pinjam pakai mobile training unit (MTU) kepada Pemda NTB di Mataram, Selasa (1/11/2016).

Pencanangan program sertifikasi tersebut, selain menguntungkan tenaga kerja konstruksi, juga memberikan keuntungan bagi perusahaan, dimana dengan adanya sertifikat, bisa betul – betul mendapatkan tenaga kerja sesuai spesifikasi.

Perusahaan yang mendapatkan tenaga kerja bersertifikat juga tidak banyak akan rugi, karena bagi masyarakat, kalau ingin bekerja di bidang konstruksi, harus punya sertifikat, kalau tidak ada, tidak boleh ikut.

“Kedepan seluruh pekerja di NTB, khususnya tenaga kerja konstruksi akan kita persyaratkan seperti di Malaysia, dimana tenaga kerja konstruksi, kalau memiliki sertifikat, gajinya 100 persen, yang tidak punya sertifikat dapat 70 persen,” ungkapnya.

Yusid menambahkan, untuk mewujdkan hal tersebut, pemerintah Indonesia akan menjalin kerjasama dengan sejumlah negara tujuan tenaga kerja, terutama tenaga konstruksi untuk melakukan sertifikasi terhadap tenaga kerja konstruksi asal Indonesia, supaya menjadi tenaga profesional, termasuk di Indonesia, kerjasama akan dilakukan dengan Lembaga pembinaan jasa kontruksi (LPJK).