Tanah Komunitas Adat Dicaplok Masyarakat Melawan Keputusan Pemerintah

Menurut Sekertaris AMATT, Philipus Kami yang juga sebagai ketua Fopermas (Forum Perjuangan Masyarakat Adat Saga) saat berbincang dengan Cendana News, Sabtu  (19/11/2016) di kampung adat Saga menyebutkan, AMATT didirikan sebagai tanggapan atas konflik tapal batas antara komunitas adat danTaman Nasional Kelimutu (TNK).

AMATT sebut Lipus, didirikan untuk menyatukan sikap seluruh komunitas adat dalam memperjuangkan hak ukayat, tanah adat dan lokasi garapan yang diambil semena-mena oleh pemerintah untuk dijadikan areal TNK berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI.

“Pemerintah mengatakan pengambilalihan tanah sesuai dengan prosedur yang disertai dengan tanda tangan dari para Mosalaki namun para Mosalaki tidak pernah menandatangani berita acara penyerahan tanah,” ujarnya.

Dikatakan Lipus sapaan karibnya, komunitas masyarakat adat sepakat agar para Mosalaki  (tetua adat) dikembalikan pada posisi yang sebenarnya sebagai pemegang hak ulayat yang mesti dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan.

Data yang didapat Cendana News dari Taman Nasional Kelimutu (TNK) menyebutkan, kawasan TNK terbagi dalam empat zona sesuai SK Dirjen PKA No.16/Kpts/DJ-V/2001 yakni Zona Inti seluas 350.5 hektar dan Zona Rimba seluas 4.351,5 hektar.Selain itu terdapat Zona Pemanfaatan Intensif seluas 96,5 hektar dan Zona Rehabilitasi seluas 558 hektar.

Lipus sebagai ketua Fopermas pun mengakui hal ini. Dijelaskannya, penambahan luas daerah konservasi tersebut ikut mencaplok lahan kebun kopi masyarakat adat Saga sekitar 50 sampai 70 hektar dan seluruh lahan perkebunan mencapai sekitar 100 hektar.

Hal senada juga disampaikan Gregorius Gato Mosalaki Saga kepada Cendana News. Dikatakan Goris sapaannya, lahan yang dicaplok TNK merupakan lahan perkebunan masyarakat adat Saga dan oleh Mosalaki lahan tersebut dibagikan kepada masyarakat untuk digarap.

“Lahan tersebut sudah lama ditanami kopi dan dahulunya lahan ini dipakai menanam bawang putih serta palawija,” sebutnya.

Ditambahkannya, perjuangan terus berjalan dan setelah pak Andreas ditahan komunitas masyarakat adat di sekitar TNK pun bersatu meminta agar tanah komunitas adat yang dijadikan kawasan konservasi dikembalikan.Bila tidak,masyarakat diijinkan membuka kebun atau memetik hasil kebun yang sebelumnya sudah berada di dalam kawasan konservasi.

Andreas Pole kepada Cendana News pun berkata senada. Dirinya mengaku tidak mengetahui lahan kebun kopi miliknya sudah menjadi areal konservasi dan masyarakat dilarang memetik hasil kopi yang ada di dalam kebun. Dirinya mengaku tidak ada sosialisasi sebelumnya dari dinas Kehutanan dan Perkebunan Ende dan pihak TNK.

“Saya petik kopi bersama warga lainnya seperti biasa hingga akhirnya saya ditahan dan dipenjara bersama anak saya,” sesalnya.

Perlawanan komunitas adat Saga yang mendapat dukungan sekitar 20 komunitas adat yang bermukim di sekitar kawasan TNK menyebabkan pihak pemerintah daerah kabupaten Ende dan pihak TNK pun pusing kepala.

Dikatakan Lipus, dirinya memerintahkan agar petugas Jagawana juga tidak boleh lagi masuk ke tanah masyarakat adat Saga dan menyarankan agar seluruh areal tersebut ditanami kopi tapi saat itu juga ada kesepakatan Pemda Ende bahwa seluruh kopi boleh dipetik tapi tidak boleh ditanam lagi.

“Karena masyarakat adat dilarang, saya pun perintahkan masyarakat untuk mencegah petugas Jagawana yang masuk ke dalam areal yang disengketakan,” terangnya.

Saat Kongres AMAT pertama dan pertemuan besar selama empat hari sejak tanggal 6 sampai 9 September 2008 di Saga salah satu perjuangannya adalah mengembalikan lahan seluruh daerah penyangga di TNK agar ekonomi bisa tumbuh. Utusan dari 20 desa di5 kecamatan penyangga TNK pun terlibat.

“TNK aset dunia tapi pertumbuhan ekonomi daerah penyangga tidak berkembang. Kita berjuang terus dengan melakukan aksi-aksi besar agar bisa mengembaikan hak-hak masyarakat adat di daerah penyangga,” sebut Lipus.

Anggota DPRD Ende ini mempertanyakan, daerah konservasi kan bukan hutan lindung sehingga beberapa tanaman kopi baik yang ada di dalam TNK bisa dipetik. Komunitas adat Saga pun membuat satu sanksi kepada Pemda Ende yang masuk kawasan komunitas adat Saga tanpa memberitahu Mosalaki.

“Pemda Ende pun akhirnya menyediakan babi satu ekor agar memulihkan kesalah-kesalahan yang telah dibuat,”paparnya.

Perlawanan masyarakat pun menuai hasil dan Pemda Ende bersama pihak TNK akhirnya melunak dan membiarkan masyarakat Saga dan lainnya yang memiliki kebun di dalam kawasan konservasi memanen hasil kebun namun tidak boleh melakukan penanaman kembali.