Nilai Infrastruktur Kementerian PUPR Lakukan Pengecekan Sejumlah Tempat di Lampung Selatan

Empat kabupaten itu ialah  Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Dua diantaranya di Provinsi Lampung yakni Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan.

Berbagai aspek penilaian yang akan dilakukan oleh tim dari Kementerian PUPR dan tim independen lain diantaranya aspek bidang bina marga, cipta karya, konstruksi, tata ruang, penyediaan air bersih (pamsimas), sumber daya alam (SDA) dan bidang perumahan yang sumber pendanaan dan anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Provinsi maupun dari masing masing kabupaten selama kurun waktu satu dasawarasa.

“Berbagai aspek penilaian memang telah ditetapkan namun kita juga kaget awalnya karena kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu nominasi dan terpilih dalam upaya penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, tapi kita optimis berbagai aspek sudah bagus,”ungkap Kadiskominfo Kabupaten Lampung Selatan saat memberikan keterangan kepada Cendana News,Jumat (4/11/2016).

Beberapa tim penilai yang melakukan penilaian terhadap berbagai aspek infrastruktur yang ada di Kabupaten Lampung Selatan diantaranya dari Direktur Jenderal (Dirjen)

Cipta Karya dan dan dari perwakilan masing masing bidang selama beberapa hari. Berbagai infrastruktur yang dicek diantaranya bangunan fisik, jalan, perumahan serta berbagai saluran irigasi yang ada di kabupaten serambi Sumatera tersebut.

Terkait masuknya Kabupaten Lampung Selatan dalam nominasi penilaian tersebut, Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan saat dikonfirmasi awak media mengaku bangga karena sebagai kabupaten di ujung Sumatera Lampung Selatan memiliki kesempatan dalam penilaian tersebut merupakan upaya dalam memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten dalam bidang pembangunan. Selain itu bentuk kepedulian pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dalam membina setiap daerah dalam bidang pembangunan infrastruktur.

“Harapan kami aspke yang dinilai benar benar mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengaplikasikan anggaran yang dikucurkan bagi daerah dan terkait hasilnya nanti kita tunggu hasil dari tim penilai,”ungkap Zainudin Hasan.

Setelah proses penilaian dari tim Kementerian PUPR, tahap penilaian belum berhenti disitu karena tahap selanjutnya setiap daerah akan melakukan pemaparan di pusat terkait program dan capaian yang telah diraih dalam pembangunan. Sebanyak empat kabupaten di wilayah Sumatera, akan dipilih dua besar untuk mewakili Sumatera dalam penilaian dari PUPR dengan syarat memperoleh nilai yang tinggi. Upaya ini menurut Zainudin Hasan merupakan upaya Kementerian PUPR dalam menilai pembangunan di daerah sebab selama ini kabupaten yang menang didominasi dari Pulau Jawa.

Selanjutnya dalam tahun 2016 Kementerian PUPR melakukan kebijakan baru dalam penilaian dengan memberlakukan sistem zonasi. Zona yang dinilai dibagi menjadi zona wilayah Timur meliputi beberapa provinsi di papua dan Sulawesi, Nusatenggara, Maluku Zona wilayah Tengah sebagian besar kabupaten yang ada di provinsi di Pulau Jawa dan Kalimantan dan zona wilayah Barat sebagian kabupaten di provinsi yang ada di wilayah Sumatera.