Mayoritas Pekerja di Sikka Tidak Memiliki Kontrak Kerja

Dikatakan Bisara, ada perusahaan atau badan usaha yang mempekerjakan pekerjanya dengan membuat kontrak kerja tapi kontrak tersebut tidak sesuai ketentuan. Namun lebih banyak perusahaan yang tidak membuat kontrak kerja.

“Sebagian besar tidak ada kontrak kerja sehingga ini yang bisa menimbulkan persoalan dan bila terjadi pemutusan hubungan kerja yang rugi pekerjanya sendiri,” ujarnya.

Selain itu kata Bisara, dalam peraturan UU No,13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan peraturan perusahaan dibuat oleh pimpinan perusahaan tapi kenyataannya banyak perusahaan yang tidak memiliki peraturan perusahaan akibat minimnya sumber daya manusia pemiliknya.

“Yang tidak memilikinya terutama pemilik toko dan usaha kecil lainnya. Kalau perusahaan sedang dan besar banyak yang memiliki peraturan perusahaan,” ungkapnya.

Dari 555 perusahaan yang ada di kabupaten Sikka, perusahaan besar berjumlah 10 sementara manengah 11 dan sedang hampir 15 perusahaan. Sementara sisanya 500 lebih perusahaan berskala kecil.

Perusahaan kecil beber Bisara, mempekerjakan tenaga kerja satu hingga 24 orang, sedang 25 sampai 49 orang, manengah 50 sampai 99 orang sedangkan lebih dari 100 karyawan dikategorikan perusahaan besar.

“Perusahaan kecil biasanya toko, kios, salon, biliard, kafe dan lainnya dan biasanya perusahaan ini yang sering belum memahami aturan ketenagakerjaan,” pungkasnya.