Mahasiswa Luar Jawa Kritisi Implementasi Pancasila

Hal demikian mengemuka dalam sesi tanya jawab dalam Sosialiasi Empat Pilar MPR RI bersama Titiek Soeharto dan belasan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta yang bertempat di Gedung Pertemuan Antasari, Depok, Sleman, Jumat (18/11/2016).

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI diselenggarakan bersama Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Indonesia (IKPMDI) Kalimantan Selatan, merupakan upaya menanamkan kembali pemahaman Pancasila, UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara, Bhineka Tunggal Ika dan bentuk negara kesatuan yang harus dipertahankan seterusnya.

Senior Mahasiswa IKPMDI, Muhammad Arif menganggap penting sosialisasi Pancasila dilakukan di saat sekarang, di tengah semakin banyaknya isu yang dipandang bisa memecah-belah persatuan dan kian pudarnya nilai-nilai Pancasila. Selain tepat momentum, katanya, Sosialisasi 4 Pilar MPR RI tersebut juga dipandang tepat lokasi, karena Yogyakarta yang merupakan kota plural.

“Mahasiswa Kalimantan Selatan adalah juga bagian dari NKRI, sehingga kami sangat berterimakasih atas terselenggaranya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini,”ungkapnya.

Sementara itu, berbagai pertanyaan kritis sejumlah mahasiswa terkait implementasi Pancasila di ranah kebijakan mengemuka dalam sesi tanya jawab yang dipandu langsung oleh Titiek Soeharto. Berbagai pertanyaan mengkritisi masih belum meratanya pembangunan di banyak sektor. Antara lain, masih sulitnya warga pedalaman di Riau yang masih sulit mengakses pendidikan, infrastruktur jalan yang tidak sebaik di Jawa dan ketersediaan listrik yang terbatas. 

Terhadap pertanyaan itu, Titiek Soeharto mengatakan, jika Pemerintah sejak zaman Soekarno hingga sekarang ini terus berupaya melakukan pembangunan secara adil dan merata. Namun, dinamika politik yang terjadi selama ini tentunya juga mempengaruhi laju pembangunan nasional.

“Apalagi, kita tahu sejak reformasi Pancasila semakin ditinggalkan dan baru lima tahun ini kesadaran Pancasila didengungkan lagi,”ujarnya.

Titiek mengatakan, saat ini begitu banyak anggaran bantuan dari Pemerintah untuk pembangunan di desa-desa. Semestinya, kata Titiek, beragam dana bantuan Pemerintah itu sudah bisa dirasakan oleh mayarakat yang ada di daerah.

“Kalau dulu di zaman Orde Baru sering dikatakan banyak korupsi, sekarang di era reformasi korupsi malah semakin ‘berjamaah’. Boleh jadi, perilaku seperti itu yang menyebabkan dana-dana bantuan tidak sampai ke daerah, sehingga pemerataan pembangunan menjadi terhambat,” katanya.