Bulati Lombok Tengah Berharap Masyarakat Tidak Memaksakan Kehendak dalam Pembebasan Lahan KEK Mandalika Lombok
RABU 16 NOVEMBER 2016
MATARAM— Proses mediasi dan pendekatan persesuasif terhadap masyarakat yang masih memiliki lahan di Kawasan Mandalika Khusus (KEK) Mandalika Resort terus dilakukan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk dengan melibatkan Pemkab Lombok Tengah.
|
|
Bupati Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili |
Bupati Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili mengatakan, pada intinya sejumlah masyarakat yang masih memiliki lahan di KEK Mandalika siap melakukan mediasi dan diatur.
“Meski demikian dalam proses mediasi, masyarakat juga diharapkan tidak mendikte dan memaksakan kehendak dalam proses pembebasan lahan” kata Suhaili usai melakukan pertemuan dengan Gubernur NTB, Zainul Majdi di Mataram, Rabu (16/11/2016).
Ia mengaku optimis, proses percepatan pembangunaan kawasan Mandalika. Untuk itu Pemkab Lombok Tengah juga rutin melakukan sosialisasi, pendekatan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat.
Program pembangunan KEK Mandalika bermanfaat dan akan berdampak positif untuk kesejahteraan masyarakat, mengingat apa yang diatur pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat juga.
“Pembangunan KEK juga tujuannya untuk mengembangkan kawasan selatan, sehingga jelas akan berdampak bagi kemajuan ekonomi masyarakat, khususnya kawasan bagian selatan Pulau Lombok, jadi masyarakat tidak mungkin akan menolak,” jelas Suhaili.
Sebelumnya, dalam kunjungannya ke KEK Mandalika Lombok Tengah, Kemenko Kemaritiman memberikan tenggang waktu satu minggu untuk menyelesaikan kasus sengketa lahan di KEK Mandalika, supaya proses pembangunan bisa segera dilangsungkan, tanpa ada rintangan.
Jurnalis: Turmuzi/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Turmuzi