Suryono, HMI Cabang Kendari : Revolusi Mental Harus Dimulai dari Jajaran Birokrasi

JUM’AT, 21 OKTOBER 2016

KENDARI—Ekspektasi rakyat Indonesia sangat besar pasca-kemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014. Dengan menggaungkan Revolusi Mental, Nawa Cita, dan blusukan, pemerintah Jokowi-JK dengan mudah meraih simpati rakyat. Rakyat yang sudah jenuh dengan rezim kapitalistik dan korup seakan mendapat angin segar dari Jokowi-JK. Terlebih rezim ini juga dikenal gemar mengkampanyekan diri sebagai pemimpin yang merakyat dan pro-rakyat. Komplit sudah harapan rakyat bahwa bangsa ini akan mencapai kondisi adil, makmur, dan berdaulat sesuai dengan cita-cita founding fathers. Demikian pembuka press release Panitia Bersama Simposium Nasional Mahasiswa Indonesia.

Suryono
Setelah dua tahun berjalannya pemerintahan Jokowi-JK, HMI Cabang Kendari bersama organisasi mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus menyatukan tekad untuk bergerak bersama rakyat mengingatkan Jokowi-JK melalui aksi damai yang diadakan pada Jum’at Sore (21/10/2016) persis di perempatan MTQ. Meski sempat diwarnai pembakaran ban tetapi aksi tersebut tetap berjalan damai. 

Negara Demokratis dan Negara yang Menjunjung Tinggi Prinsip-prinsip Negara Hukum
Salah satu orator yang menyuarakan orasinya pada aksi tersebut adalah Suryono, mahasiswa Universitas Halu Oleo fakultas hukum semester sembilan. Diawal orasinya, Suryono mengingatkan Jokowi-JK tentang semangat reformasi yang menurutnya adalah semangat yang bertujuan untuk menciptakan negara demokratis dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum. Dimana tujuan daripada pembentukan negara hukum adalah menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. 
Suryono
“Sudah selayaknya-seharusnya, Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahannya berangkat dari semangat reformasi, saudara-saudaraku,” seru Suryono. 
Tetapi menurut Suryono, hingga saat ini banyak persoalan yang belum mampu dituntaskan oleh Presiden Jokowi, mulai dari permasalahan HAM, narkoba dan penataan pemerintahan. Ia mencontohkan dengan adanya pungutan liar yang terjadi pada salah satu kementrian. 
Revolusi Mental  
Dalam orasinya, Suryono juga mengkritik tentang program Revolusi Mental dan Nawa Cita yang digaungkan oleh pemerintahan Jokowi. Menurut Suryono, Revolusi Mental harus dimulai dari lingkungan Jokowi-JK sendiri, lingkungan birokrasi. 

“Nawa Cita! Nawa Cita! Katanya dengan revolusi mental masyarakat Indonesia akan mampu mendapatkan kesejahteraan. Apa itu revolusi mental, apakah hanya untuk masyarakat kecil saja. Maka, dengan ini, HMI Cabang Kendari menyatakan bahwa revolusi mental harus dimulai dari jajaran birokrasi, Karena pungutan liar, menciderai prinsip-prinsip negara hukum, saudara-saudaraku,” serunya. 

Suryono melanjutkan, masih banyak kasus pelanggaran/kejahatan HAM yang belum dituntaskan oleh pemerintahan Jokowi-JK setelah dua tahun memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. “oleh karena itu menjadi pantas bagi HMI cabang Kendari untuk turun ke jalan guna menyuarakan kebenaran, saudara-saudaraku,” lanjutnya. 
Meski sempat diwarnai pembakaran ban tetapi aksi tersebut tetap berjalan damai. 
Ia menambahkan, bahwa melalui momentum dua tahun pemerintahan Jokowi-JK ini ia bersama semua peserta aksi ingin menyampaikan bahwa kasus penegakan hukum juga masih belum dijalankan sebagaimana semestinya. Suryono mencontohkan tentang apa yang dilakukan oleh Saut Situmorang belum ada tindakan hukum yang sesuai. 
“Penegakan hukum pada era Jokowi-JK masih tajam kebawah dan tumpul ke atas, saudara-saudaraku,” pungkasnya.

Jurnalis : Erens Samauru / Editor : Sari Puspita Ayu / Foto : Erens Samauru

Lihat juga...