18 Tahun Reformasi Wawasan Kebangsaan dan Pancasila Rapuh. P4 dan GBHN akan Dibuat Lagi
JUMAT, 22 JULI 2016
YOGYAKARTA — Berdasarkan survei, jika keadaan bangsa seperti sekarang ini dibiarkan, maka 100 tahun lagi generasi penerus akan lupa dan tidak menganggap penting Wawasan Nusantara, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Generasi mendatang akan kehilangan identitas ke-Indonesia-an akibat pengaruh global melalui teknologi informasi dan komunikasi.
|
| Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI |
Karenanya, sosialisasi 4 Pilar MPR RI harus dilakukan secara lebih massif di berbagai kalangan. Untuk itu, MPR RI telah mengusulkan sebuah lembaga seperi dahulu yang mendukung adanya sosialisasi 4 Pilar MPR RI dan telah disetujui oleh Presiden. Sosialisasi akan dilakukan di semua instansi, baik kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat serta di semua lembaga pendidikan.
Akan ada sebuah program seperti Penataran P4 seperti di zaman Presiden Soeharto, meski dengan metode berbeda yang disesuaikan dengan zamannya, termasuk melalui media sosial.
Hal demikian dikatakan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, saat ditemui usai membuka Jambore Nasional Perguruan Seni Bela Diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Bumi Perkemahan Wonogondang, Cangkringan, Sleman, Jumat (22/7/2016), petang ini.
 |
| Zulkifli saat menerima gelar Pendekar Utama Tapak Suci |
Zulkifli yang pada acara tersebut dianugerahi sebagai Pendekar Utama Tapak Suci juga mengatakan, berbagai gejala disintegrasi selama ini membuktikan, jika selama 18 tahun reformasi ini, Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Pancasila justru semakin rapuh.
“Tidak ada lagi pelajaran massif tentang Wawasan Kebangsaan dan Pancasila seperti dulu, dan seperti inilah dampaknya”, tegas Zulkifli.
 |
| Jambore Nasional Seni Bela Diri Tapak Suci |
Namun di sisi lain, lanjut Zulkifli, merapuhnya wawasan kebangsaan juga menjadi warning atau peringatan bagi bangsa ini tentang pentingnya sosialisasi kebangsaan dan Pancasila. Sementara itu di sisi lain pula, lanjutnya, Demokrasi Pancasila saat ini berkembang terlalu bebas, sehingga perlu ada semacam haluan negara yang disepakati bersama, yang memuat hal-hal yang bersifat ideologis, filosofis, rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang serta berbagai nilai sosial, politik, budaya, ekonomi dan agama serta keamanan dan pertahanan.
“MPR saat ini sedang memantapkan susunan haluan negara itu, dan nanti pada 21 Agustus 2016 akan segera disajikan oleh Badan Pengkajian MPR RI”, pungkasnya. (koko).