Maluku Banyak Pulau tapi Minim Transportasi Laut
RABU, 15 JUNI 2016
AMBON — Provinsi Maluku memiliki banyak pulau, sehingga dijuluki negeri seribu pulau. Tetapi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang khususnya tranportasi laut guna menghubungkan satu daerah ke daerah lain masih minim.
Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff kepada wartawan di Ambon Rabu (15/6/2016) menyebutkan, Maluku masih membutuhkan sebanyak 40 dermaga dan 35 unit kapal Feri untuk melayani 11 kabupaten dan kota di wilayah provinsi yang kental dengan budaya pela dan gandongnya tersebut.
Alasannya, karena masyarakat di kabupaten dan kota rata-rata belum bisa dijangkau karena minim sarana dan prasarana.
Menurut Gubernur, Pemprov Maluku kini membutuhkan dermaga dan kapal-kapal penyeberangan. Sehingga sudah seharusnya disikapi secara serius.
Terkait dengan keterbukaan pembangunan di Maluku, maka salah satu solusinya harus ada pembangunan dermaga dan pengadaan kapal penyeberangan sebagai penghubung daerah-daerah di Maluku yang masih terisolir.
“Saat ini Provinsi Maluku sangat membutuhkan sedikitnya 40 dermaga dan 35 buah kapal penyeberangan feri untuk melayari daerah-daerah di wilayah yang belum terjangkau,” ujarnya.
Gubernur mengakui, bukan saja kapal dan dermaga yang dibutuhkan, namun kebutuhan listrik juga menjadi prioritas. Sebab, dari total 1.190 desa di Maluku, tercatat 104 desa di Maluku hingga kini masyarakatnya belum menikmati listrik.
“Sebanyak 104 desa belum teraliri aliran listrik dari 1.190 desa di Provinsi Maluku. Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kami akan usulkan ke pemerintah pusat dengan harapan dapat disikapi,” kata Gubernur.
Untuk sarana transportasi laut dan listrik, tahun ini direncanakan akan dibangun lima tower telekomunikasi. Khusus Kabupaten Buru Selatan (Bursel) daerah otonom baru dijatahi jaringan dimaksud.
“Kita rencanakan tahun ini akan dibangun lima jaringan telekomunikasi, yaitu tower untuk jaringan komunikasi. Jatah ini untuk Kabupaten Buru Selatan,” tuturnya.
Gubernur berharap, dengan adanya proyek-proyek pembangunan di Maluku, yang diprioritaskan adalah situasi keamanan harus diciptakan masyarakat untuk membantu aparat kepolisian dan TNI, agar semuanya dapat berjalan lancar sehingga hasilnya dinikmati oleh masyarakat.
“Keamanan harus tetap kita jaga dan lestarikan untuk membantu aparat Kepolisian maupun TNI. Jika keamanan sudah tercipta dengan baik, maka pembangunan apa saja bisa dilakukan dan masyarakat yang menikmatinya. Kalau tidak demikian, apa saja yang kita rencanakan menjadi sia-sia,” pungkasnya. (Samad Vanath Sallatalohy)