TPDI Minta BPKP Audit Penggunaan Dana TdF

SENIN, 30 MEI 2016

MAUMERE – Alokasi anggaran dari APBD yang merupakan uang rakyat untuk penyelenggaraan event Tour de Flores (TdF) 2016 dengan total dana sebesar belasan miliar rupiah haruslah dipertanggungjawabkan penggunaannya.
Hal tersebut disampaikan kordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah (TPDI) NTT, Meridian Dewanta Dado, SH  kepada Cendana News Senin (30/5/2016).
Dikatakan Meridian, TPDI patut meminta segera dilakukan audit secara menyeluruh terkait penggunaan dana kegiatan TDF 2016 oleh pihak BPK atau BPKP sehingga masyarakat Flores  dapat secara seksama menilai pertanggungjawaban para pimpinan wilayahnya dalam memakai anggaran negara.
“Kami patut mencurigai bahwa dalam alokasi anggaran negara sejumlah belasan miliaran rupiah untuk event pelaksanaan TDF 2016 terindikasi telah digunakan secara tidak efektif dan tidak efisien,” tegas Meridian.
Ditambahkan Meridian, pada pokoknya TPDI akan berupaya untuk meminta aparat hukum yang kredibel khususnya KPK-RI guna ikut memantau dan memonitor transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran milik rakyat dalam event TdF 2016..
“Aromanya bisa saja merupakan anasir-anasir dari dugaan tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Setiap pimpinan Pemkab di daratan Flores tambah Meridian, sudah harus mempersiapkan dirinya untuk diaudit oleh instansi BPK atau BPKP sehingga dengan proses dan hasil audit itu bisa menjadi terang benderang perihal penggunaan serta pertanggungjawaban rincian dana dalam  penyelenggaraan TDF.
Secara kasat mata lanjutnya, memang ada banyak sekali rancangan kegiatan dalam event penyelenggaraan TdF 2016 yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sehingga, tentu saja alokasi anggaran yang sudah ditetapkan oleh masing-masing Pemkab di daratan Flores dipastikan ada yang tidak terpakai atau bahkan ada dana yang terpakai namun tidak efektif dan efisien.
“Malahan terindikasi merupakan dana yang dipakai untuk kegiatan fiktif dengan nomenklatur yang fiktif,” tuturnya.
Data anggaran TdF untuk kabupaten Sikka yang ditandatngani Kadis Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten memuat beberapa item anggaran dengan total 1,5 miliar rupiah. Terdapat beberapa item kegiatan yang dibatalkan meski anggarannya sudah disetujui.
Belanja jasa event organizer penyelenggaraan fun bike sebesar 100 juta rupiah dan penyelenggaraan fun trip ke pulau Pangabatang yang juga dianggarkan sebesar 100 juta rupiah kegiatannya tidak terlaksana.
[Ebed De Rosary]
Lihat juga...